Siapa yang Berbohong, Rektor Universitas Katolik Atau Wakapolri ?
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku diminta merekam video berisi apresiasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, permintaan itu dilontarkan oleh seseorang yang mengaku polisi. Ini terjadi setelah banyak guru besar dan sivitas akademika yang menyampaikan kritik terhadap Jokowi jelang Pemilu 2024.
Hinggi kini, sudah ada sekitar 30 kampus yang menyuarakan kritik dan mengingatkan Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi. Namun, ada perbedaan pendapat antara rektor Universitas Katolik Soegijapranata dengan pihak kepolisian terkait permintaan pembuatan video ini.
Menurut Hindarto, seseorang yang mengaku anggota Polrestabes Semarang menghubunginya melalui WhatsApp sejak Jumat (2/2/2024). Oknum yang mengaku polisi tersebut mengaku mendapat instruksi dari Polda Jawa Tengah untuk memintanya merekam video testimoni sesuai poin-poin yang dikirimkan.
“Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa,” jelasnya, Senin (6/2/2024).
Hindarto tidak merespons permintaan tersebut dan beralasan memiliki pandangan yang berbeda. Pada Sabtu (3/2/2024), nomor itu menghubunginya lagi dengan melampirkan video-video testimoni lain yang dibuat para rektor kampus di Jawa Tengah.
“Ini bapak semuanya sudah ngirim untuk saya kirim ke Kapolda,” lanjut Hindarto menirukan pesan yang dia terima.
Meski begitu, Hindarto tetap tidak membalas pesan tersebut. Dia memutuskan tidak membuat video apresiasi kinerja Jokowi karena bukan pilihannya.
“Saya menghormati, orang tersebut sedang menjalankan tugas, tapi saya juga menjalankan tugas saya dan sikap pilihan kami,” lanjutnya.
Pada Senin (5/2/2024), Hindarto menyatakan nomor tersebut kembali menghubunginya, tetapi melalui sambungan telepon. Walau begitu, dia tetap tidak merespons panggilan itu.
Di sisi lain, Hindarto bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) telah menyatakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Mereka mendesak Jokowi dan jajaran pemerintahan untuk menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
Ini Bantahan Wakapolri
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan bahwa informasi itu tidak benar.
Menurutnya, Polri sama sekali tidak pernah menerima perintah tersebut. “Apa ada di sini? Nggak ada, kita ngga ada. Tadi sambutan saya juga biasa, saya kegiatan baksos juga saya tidak ada menyangkut apa-apa, memang ada program Kapolri dalam rangka cooling sistem, tapi kegiatannya adalah bakti kesehatan dan bakti sosial yang bisa membantu masyarakat,” jelas Agus saat ditemui awak media usai acara di Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (7/2/2024) siang.
Kata Agus, dirinya menduga ada kesalahpahaman saat menerima informasi tersebut. “Kalau untuk yang itu, sejauh ini tidak ada instruksi untuk mengarahkan berita itu, tentunya pak Kapolda juga tidak ada tugas sepeti itu,” katanya. (sabar)