PM Jepang Bubarkan Parlemen

TOKYO, (tubasmedia.com) – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah membubarkan parlemen, membuka jalan bagi diadakannya pemilihan umum lebih awal.

Abe saat ini diketahui tengah mencari mandat baru bagi reformasi ekonomi dan menunda kenaikan pajak penjualan yang dianggap tidak “popular”.

Namun jajak pendapat yang dilakukan oleh media lokal Jepang menunjukkan dukungan yang rendah untuk PM dan bahwa banyak orang tidak mengerti mengapa dia mengadakan pemilu dua tahun lebih cepat dari jadwal.

Jepang kini tengah menuju diadakannya pemungutan suara pada pertengahan Desember mendatang. Pembubaran parlemen diumumkan di majelis rendah oleh juru bicara Bunmei Ibuki pada Jumat pagi.

Legislatif Jepang, yang dikenal dengan sebutan National Diet, terdiri dari DPR tingkat atas Councillors dan majelis rendah.

Pada hari Kamis, Perdana Menteri Abe mengatakan dirinya akan menggunakan kampanye pemilihan untuk memperjelas strategi pertumbuhan pemerintahnya, sebagaimana yang dilaporkan NHK.

Kyodo News, yang melakukan survei pada hari Jumat menemukan bahwa sekitar 63% dari masyarakat tidak mengerti alasan Abe untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal. Sebuah survei terpisah yang dilakukan oleh surat kabar Asahi Shimbun menemukan bahwa hanya ada sekitar 39% suara yang mungkin mendukung Abe.

Meskipun popularitasnya telah jatuh, Abe dan Partai Demokrat Liberal-nya (LDP) masih diharapkan untuk memenangkan pemilu saat ini karena kelemahan kelompok oposisi.

Abe mengatakan dia akan mengundurkan diri jika koalisinya yang memegang suara mayoritas di majelis rendah gagal untuk memenangkan suara mayoritas secara mudah.

Abe sendiri telah meluncurkan rencana ekonomi ambisius, yang secara informal dikenal sebagai “Abenomics”, dua tahun lalu ketika dirinya terpilih menjadi perdana menteri. Meskipun pertumbuhan PDB Jepang awalnya terlihat membaik, namun kenyataannya ekonomi negara tersebut terus meluncur jatuh hingga akhirnya Jepang dinyatakan memasuki resesi teknis kuartal ini.

Hal itu diperburuk oleh kenaikan pajak penjualan yang berlaku pada bulan April, dari yang sebelumnya 5% menjadi 8%. Peningkatan tersebut bertujuan untuk membatasi utang publik Jepang yang merupakan yang tertinggi di antara negara-negara maju.

Sedangkan kenaikan kedua, yang akan menjadi di angka10%, sedianya akan ditetapkan untuk Oktober 2015 tetapi Abe mengatakan bahwa hal tersebut akan tertunda setidaknya selama 18 bulan. (Rizal Surya Pratama)