Percepatan Menarik Investasi Dikomandoi Luhut Panjaitan

JAKARTA, (tubasmedia.com) –  Dalam periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Jokowi juga kembali menugaskan Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang nomor satu di kementerian tersebut.

“Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia poros maritim dunia, menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau (Luhut),” kata Jokowi saat memperkenalkan calon menteri Kabinet Indonesia Baru di Istana Negara, Rabu (23/10).

Peningkatan investasi memang menjadi salah satu target Jokowi dalam lima tahun ke depan. Maklum, upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan Jokowi selama lima tahun terakhir melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi dan gebrakan belum membuahkan hasil gemilang.

Hal tersebut terlihat dari laju investasi dalam negeri yang masih tertahan di satu digit. Padahal, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, Indonesia memerlukan pertumbuhan investasi mencapai dua digit per tahun.

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan cerminan laju pertumbuhan investasi pada 2015 sebesar 5,01 persen.

Selang setahun, lajunya melambat menjadi hanya 4,48 karena tertekan oleh perlambatan ekonomi global. Pada 2017, pertumbuhannya meningkat menjadi 6,15 persen. Selanjutnya, pada 2018, pertumbuhan PMTB mencapai 6,67 persen. Namun, pada kuartal II 2019, laju PMTB tercatat hanya 5,01 persen.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi memahami keputusan Jokowi mengalihkan komando upaya percepatan investasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke kementerian di bawah Luhut.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi untuk mengundang lebih banyak investor. Terlebih, selama ini, Luhut dan jajarannya kerap membuka peluang investasi dari berbagai negara, termasuk mengkaji berbagai potensi investasi China di Indonesia dalam Program Jalur Sutera Modern atau Belt and Road Initiative.

“Belt and Road Initiative kan salah satunya menghubungkan jalur maritim. Mungkin, dengan itu, Indonesia bisa lebih berperan di sana tanpa kemudian harus didominasi oleh China,” ujar Fithra.

Selain itu, menurut dia, keputusan tersebut mengisyaratkan fokus investasi ke depan akan lebih diarahkan untuk menopang sektor maritim. Hal itu bertujuan agar pemerintah bisa secara efektif menekan biaya logistik. (sabar)