Penghapusan Jabatan Wakil Menteri Dinilai Tepat

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Penghapusan sebagian jabatan wakil menteri dalam kabinet mendatang dinilai tepat. Jangan sampai ada menteri yang tidak menguasai bidangnya. Dan juga jangan ada menteri yang tidak loyal kepada presiden, bangsa, dan negara.

Hal itu dikemukakan Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Sahat Marojahan Doloksaribu, menjawab pertanyaan tubasmedia.com, Selasa (16/9), berkaitan dengan format kabinet mendatang (2014-2019), seperti yang disampaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla, Senin (15/9).

Menurut Jokowi, kabinet mendatang akan terdiri dari 34 kementerian. Di antaranya, 16 figur menteri profesional dari parpol dan 18 menteri profesional murni. Ia juga mengatakan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama untuk Kementerian Luar Negeri. Penjelasannya itu menjadi isyarat sebagian jabatan wakil menteri akan dihapus.

Sahat Marojahan mengatakan, sesungguhnya jika kita punya regulasi yang memberikan peluang pemda mengatur daerah masing-masing, maka jumlah kementerian tidak perlu lebih dari 20. Yang mutlak diperlukan, lebih pada kementerian yang memelihara kebersamaan dan kepentingan orang banyak serta kementerian pendukung teknis.

Dikemukakan, jumlah kementerian yang terlalu besar akan mempersulit koordinasi. Ia juga mengingatkan, koordinasi yang lemah akan memunculkan “presiden-presiden” kecil.

Lebih lanjut dikemukakan, fokus sekarang, membangun kepercayaan semua pihak untuk bersama membangun Indonesia. “Indonesia baru hanya tercipta jika semangat dan pemahaman tentang Indonesia yang adil dan makmur diperbarui,” katanya.

Ia juga berpendapat, jumlah kementerian tentu tidak sangat menentukan. Tapi, apakah kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan mampu menggerakkan masyarakat dan kekuatan nasional lainnya bahu-membahu, saling mengisi, saling melengkapi untuk mencapai tujuan nasional kita. (ender)