Pengamat; Prabowo Membawa Indonesia ke Jurang Kehancuran

 

 

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Akademisi sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Syukur Mandar melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut mencakup gaya kepemimpinan presiden, kondisi ekonomi nasional, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Syukur mengaku semakin pesimistis terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Menurutnya, berbagai persoalan nasional belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan justru membuat kondisi negara semakin mengkhawatirkan.

“Apa yang membuat saya optimis? Utang banyak, kebijakan amburadul, presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat begundal, maling semua. Brengsek semua,” sebutnya.

Arah yang Salah

Ia menilai cara kepemimpinan Presiden Prabowo membawa Indonesia ke arah yang salah dan berpotensi menuju kehancuran.

“Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini, dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri dari caranya memimpin,” kata Syukur.

Selain mengkritik pemerintah, Syukur juga menyoroti kondisi masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini semakin cerdas, namun belum memiliki keberanian untuk bertindak menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.

“Rakyat makin pintar, tapi nggak ada yang bergerak. Yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak memelihara kejujuran. Banyak para kiai dan ulama, mau terima kebodohan ini. Mau palsukan kebenaran di depan mata. Apa yang saya mau optimis?” ucap dia.

Kopdes Warung Politik

Syukur turut mengkritik Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program tersebut tidak mencerminkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Koperasi dan lebih menyerupai sarana kepentingan politik.

“Itu permen aja. Kopdes itu sebenarnya bukan Kopdes kok, itu mah warung politik. Kios politik yang dibikin,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa koperasi seharusnya dibangun berdasarkan prinsip keanggotaan, kemitraan dan pengambilan keputusan oleh para anggotanya.

“Kalau bicara Kopdes, maka rujukanya Undang-Undang Koperasi. UU Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan. Partnership dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota,” ujarnya.

Syukur juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan KDMP yang dinilainya berbeda dari konsep koperasi pada umumnya.

“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Dimana tuh?” jelasnya.

Presiden Tau Ada Korupsi

Di akhir pernyataannya, Syukur menyinggung dugaan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menyatakan seorang pemimpin seharusnya tidak membiarkan praktik korupsi terjadi.

“Pertanyaan sederhananya, kalau orang tidak punya motif membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu. Kalau orang punya motif membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan bikin UU melindungi kamu,” jelasnya.

“Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan? Presiden tahu ada korupsi di situ, motifnya presiden tahu yang mencuri siapa. Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.(sabar)