Pemkab Tasikmalaya Diminta Konsisten pada Kebijakan
Laporan: Redaksi
ilustrasi
TASIKMALAYA, (tubasmedia.com) – Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul, mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya konsisten pada kebijakannya. Jangan seperti sekarang, penambangan pasir besi sempat dimoratorium, namun tidak lama lagi bakal dicabut kembali. Pemkab dinilai tidak memiliki referensi dasar yang matang dalam mengimplementasikan kebijakannya.
Bila ada kebijakan hendak dieksploitasi maka harus dikaji terlebih dahulu manfaat dengan efek gandanya. Siapkan dulu perangkat penunjang, termasuk pabrikasi dan pengapalan. Sehingga jumlah warga yang merasakan manfaat lebih tinggi daripada dampak mudaratnya. Namun, jika mau dilarang eksploitasi, pemerintah harus memiliki grand design, seperti apa yang bakal diterapkan,” kata Cecep, baru-baru ini.
Sampai sekarang, Pemkab belum memiliki master plan, feasibility study, maupun DED (Detailed Engineering Design) tentang penata kelola pantai maupun laut di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Padahal, ini sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hingga kini, kegiatan apa pun di wilayah pantai terkesan belum komprehensif, justru malah terkesan parsial.
Dicontohkan dalam kasus Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (DPPK) membangun dermaga dan Disbudpar membangun kolam renang, yang sekarang sudah rusak, karena tidak dikelola dengan baik, kata Cecep.
Sementara iyu, H. Djadja W., Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Tasikmalaya (FMKPT), mengatakan, protes masyarakat dan LSM terhadap penambangan pasir besi di Tasikmalaya Selatan, akan tetap berlanjut sebelum penambangan itu ditutup permanen.
Masyarakat mendesak Bupati dan DPRD untuk menindaklanjuti moratorium dan menghentikan pengoperasian penambangan pasir di daerah itu, karena sudah merusak lingkungan, terutama jalan dan lingkungan setempat. (hakri/dadang)