MUI Minta Pemerintah Tegas Terhadap NII
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
CIAMIS, (Tubas) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah Indonesia bersikap tegas mengatasi gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9) yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam.
“Saat ini bola ada di tangan pemerintah. MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap tindakan gerakan NII KW9,” kata Komisi Fatwa MUI Aminuddin Yakub, usai acara diskusi “Teror NII: Membongkar Skenario Jahat di balik NII” di Wisma Antara Jakarta, pekan lalu.
Menurut dia MUI telah mengeluarkan keputusan ajaran dan paham NII KW9 adalah sesat. Hal itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan MUI pada 2002 lalu. Bahkan, Departemen Agama juga telah melakukan kajian yang sama mengenai gerakan NII dan hasilnya pun sama dengan hasil kajian yang dilakukan MUI.
Namun sayang, hingga kini tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah untuk menindak gerakan NII KW9. “Kami sudah menyampaikan hasil kajian kami kepada pemerintah. Soal kasus kriminal, polisi yang akan menindaknya, persoalan pendidikan di pesantren ada di tangan Kemenag,” katanya.
Menurut Aminudin, perlu ada kemauan politik pemerintah untuk menindak gerakan NII KW9 yang telah meresahkan masyarakat. Di Kabupaten Ciamis pasca merebaknya kasus NII, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Ciamis mendeteksi, ada sekitar 11 mahasiswa asal Ciamis yang terlibat dan masuk dalam gerakan NII.
Yang lebih mencengangkan, dari jumlah itu, sebagian besar dideteksi adalah mahasiswi. Dari 11 mahasiswa asal Ciamis yang diprediksi telah masuk menjadi anggota NII itu, diperkirakan 9 di antaranya adalah mahasiswi dan sisanya mahasiswa. Sementara rumor yang beredar di masyarakat, termasuk lingkungan civitas akademi pendidikan tinggi, ada sekitar 200 mahasiswa asal Ciamis yang telah terjebak menjadi anggota NII.
“Selama dua bulan ini, kita baru menelusuri 11 mahasiswa Ciamis yang diduga masuk gerakan NII. Kalau lebih dari 200 mahasiswa, sumber informasinya tidak jelas,” ujar Kepala Kesbangpolinmas Ciamis, Dicky R Juliadi kepada Tubas, pekan lalu. (mamay)