Mengapa Ahok Dibenci Anggota DPR ? Ini Jawabannya…

KALI ini Ahok berhasil membungkam lawan-lawannya dengan elegan. Ahok berhasil membuktikan bahwa dirinya bersih. Ahok berhasil membungkam mulut anggota DPR yang kemarin mengajukan hak angket agar Ahok diberhentikan dari gubernur.

Mereka memang tidak suka kepada Ahok. Saat itu belum jelas mengapa Ahok dibenci anggota DPR. Sekarang fakta telah menjawabnya.

Saat proyek e-KTP hendak dilaksanakan, Ahok adalah anggota DPR yang paling keras menentang proyek tersebut. Keberadaan Ahok dianggap hanya menjadi parasit dan pengganggu anggota DPR yang lain untuk memuluskan proyek e-KTP tersebut.

Ahok bahkan sempat dibujuk oleh Nurul Arifin agar menyepakati proyek tersebut. bahkan Ahok diancam akan dipindah dari Komisi II.

Kita masih ingat Nurul Arifin ngomong begini ke Ahok; ‘Hok, ini fraksi ngomong ke gue nih, lu mau dipindahin dari Komisi II. Karena kasus e-KTP, lu itu terlalu galak dan ribut-ribut melulu, mana lu mau bikin pembuktian terbalik, UU Pemilukada, macem-macem, jadi lu mau dipindahin‘,” kata Ahok kala itu menirukan ucapan Nurul.

Ahok lalu bertanya kepada Nurul, ke komisi mana dia akan dipindahkan. Nurul menjawab, Ahok akan dipindahkan ke Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama.

Ahok bilang lagi, ‘Oke, lu kasih tahu tuh fraksi ya, bos-bosnya semua, nanti kalau gue di Komisi VIII, gue bongkar tuh mark up dana naik haji semuanya’. Yang bongkar non-Muslim pula,” kata Ahok kepada Nurul.

Nurul kemudian melapor ke Fraksi Ahok. Beberapa hari kemudian, Nurul kembali mendatangi Ahok. Kali ini, Nurul justru memberi kebebasan kepada Ahok untuk bergabung dengan komisi mana.

“Sekarang lu mau gabung ke komisi mana? Asal jangan gabung di Komisi II lagi karena komisi lagi bikin UU Pemilukada dan keberadaan lu ngerepotin‘,” cerita Ahok meniru capan Nurul.

Ahok menjawab, “Di komisi mana pun gue berada, pasti keberadaan gue buat lu orang sakit kepala.”

Menurut Ahok saat itu, pernyataan tersebut membuat Nurul tak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, beberapa pekan kemudian, Nurul kembali mendatangi Ahok Nurul beserta pimpinan fraksi menyerah dengan argumentasi Ahok

“Ya sudah, lu tetap di Komisi II saja, tapi jangan banyak ngomong ya,” kata Nurul sebagaimana ditirukan Ahok ketika itu.

Sungguh sebuah sikap yang tegas tanpa kompromi. Sebuah sikap yang hanya keluar dari orang-orang yang benar-benar jujur, bersih dan amanah. Memang benar, orang jujur, bersih dan amanah justru memiliki banyak musuh. Kriminalisasi Antasari menjadi salah satu contoh kecil bagaimana orang jujur, bersih dan amanah harus siap diserang oleh musuh-musuhnya.

Akhirnya menjadi terang benderang mengapa kemarin-kemarin anggota DPR getol banget agar Ahok diberhentikan dari gubernur. Mereka takut sama Ahok. Ahok adalah ancaman terbesar bagi keleluasaan mereka mengotak-atik anggaran.

DPR sekarang dinilai sebagai lembaga terkorup. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus menilai, seluruh anggota DPR seharusnya malu dengan predikat yang menempel pada institusi mereka sebagai lembaga terkorup.

Meskipun predikat itu disematkan kepada DPR secara institusi, tetapi hal tersebut tidak dapat terlepas dari seluruh anggota DPR yang berada di dalamnya.

“Rasa malu kolektif dari anggota DPR mestinya membuat mereka punya satu semangat untuk saling mengingatkan agar tak terjebak lagi dalam praktek korupsi,” kata Lucius dalam pesan singkatnya, Kamis (9/3/2017).

Predikat itu sebelumnya merujuk hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dipublikasikann Transparency International Indonesia (TII). Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2015-Januari 2017 kepada 22.000 responden.

Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2016 dengan 1.000 responden di 31 provinsi. Hasilnya untuk Indonesia, DPR dianggap paling korup. Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi.

Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 yang disidangnkan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Selain anggota DPR, Lucius menilai partai politik seharusnya juga turut menanggung rasa malu itu. Pasalnya, anggota DPR merupakan representasi perwakilan partai politik. Menurut dia, yang dilakukan oleh para wakil partai politik itu menggambarkan wajah yang diwakili.

“Predikat DPR sebagai lembaga terkorup sesungguhnya merupakan lonceng kematian parpol sebagai ‘penanggung jawab’ penuh keberadaan anggota-anggota di DPR.

Ahok , Gubernur DKI Jakarta non-aktif yang juga pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI, mengatakan dirinya pernah diminta untuk pindah dari komisi Komisi II.

Namun dia menyatakan, permintaan perpindahan itu bukan terutama karena dia vokal mempersoalkan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang kini jadi masalah hukum dan kasusnya sedang ditangani Komisi Pemberatasan Korupsi KPK.

Ahok yang kini sedang dalam masa kampanye untuk bisa kembali menjadi gubernur DKI Jakarta periode kedua, berulang kali menyatakan bahwa dirinya paling getol mempersoalkan sejumlah hal ketika di Komisi II DPR, termasuk menolak pengadaan e-KTP.

Rasanya pemerintah perlu melakukan rekonstruksi besar-besaran di tubuh DPR. Citra DPR sudah semakin buruk. Anggota DPR yang kedapatan tidur di saat rapat sudah cukup menbuat citra anggota DPR buruk, apalagi ditambah kasus korupsi e-KTP. Namun sepertinya hal ini tidak membuat anggota DPR merasa malu. (dikutip dari Portal Kaum Nasionalis)