“Marching to New Deal”

Loading

Oleh: Fauzi Aziz

Presiden Jokowi berpidato saat pelantikannya sebagai presiden, Senin (20/10)

Presiden Jokowi berpidato saat pelantikannya sebagai presiden, Senin (20/10)

TIDAK terasa kedaulatan rakyat telah benar-benar seperti “terlahir kembali”. Fenomena politik hari ini adalah semacam antiklimaks bahwa rakyat telah membuktikan dirinya eksis dan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Suhu politik yang selama pileg dan pilpres memanas, karena dipanaskan oleh elite politik, sekarang mulai mendingin di bawah tekanan rakyat yang berdaulat.

Tampaknya pemilik kedaulatan ini sudah tidak percaya lagi atas kerja politik para pemeran politik yang tontonannya tidak menarik lagi. Omong doang, kerjanya lebih berorientasi pada meningkatkan kesejahteraan dirinya dan kroninya ketimbang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti yang sebenarnya. Rakyat bosan dengan janji gombal yang berulangkali diucapkan dalam berbagai kesempatan. Rakyat merasakan sepertinya hanya dijadikan “jajahan” politikus. Dan sekarang ini, rakyat bangkit menjadi penggerak dan pembentuk sejarah politik baru di Indonesia, berderap maju dengan membuat “perjanjian baru” bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia Baru yang lebih baik dan lebih berbudaya.

Penulis memberikan tag line-nya dengan kalimat pendek, yakni “Marching to new deal”. Habis gelap terbitlah terang, inilah semangat yang menginspirasi gerakan rakyat semesta untuk menikmati kemerdekaannya dan bersatu untuk memanfaatkan kedaulatan sebagai propertinya dalam satu semangat kebinekaan untuk mewujudkan Indonesia baru yang adil dan makmur.

Gerakan ini tentu tetap menghormati tatanan sistem ketatanegaraan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Rakyat tetap menghormati kerja politik di lingkungan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hanya, rakyat akan benar-benar memerankan perannya sebagai kekuatan penyeimbang tanpa transaksi dengan para penguasa di ketiga lembaga negara tersebut. Prinsip kerjanya adalah kalau mereka bekerja mengambil jarak dengan rakyat, maka mereka harus “dijewer” apalagi “merampok” hak-hak rakyat. Namun, bila bekerja secara bertanggung jawab dan jujur untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pasti rakyat akan mendukung kerja mereka.

1
2
CATEGORIES
TAGS