MA Perberat Hukuman Anas Urbaningrum

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp 15 miliar. ‎Anas juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 57,59 miliar.

“Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum bukan hanya menemui kegagalan tetapi justru telah menjadi bumerang baginya, ketika majelis jakim Agung di MA melipatgandakan hukuman yang harus dipikulnya menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsidair 1 tahun 4 tahun kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 bulan kurungan,” kata anggota majelis hakim Agung Krisna Harahap melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap dan MS Lumme itu mengabulkan pula permohonan Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.

Artinya putusan ini memperberat putusan di tingkat kasasi dan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 4 Februari 2015 mengurangi vonis Anas menjadi 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta.

Sedangkan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 24 September 2014 memutuskan Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS.

Majelis MA berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU TPPK jo Pasal 64 KUHP yaitu melakukan perbuatan korupsi.

Selanjutnya majelis hakim MA juga meyakini Anas melakukan perbuatan sebagaimana pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehubungan dengan proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dalam TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu,” tambah Krisna.

Pengacara Anas, Handika Honggo Wongso menyatakan vonis tersebut berat sekali. ‎Menurut dia, hakim MA telah meninggalkan semangat mencari keadilan dengan mengedepankan semangat menghukum orang.

“Itu vonis gila, sungguh sangat berat sekali, jelas majelis hakim tingkat kasasi lebih mengedepan kan semangat menghukum dengan meninggalkan semangat untuk mencari keadilan, tentu ke depan kami akan melakukan upaya hukum,” kata Handika melalui pesan singka. (hadi)