Ilmuwan dan Akademisi Indonesia : Ancaman Serius Terhadap Demokrasi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Para ilmuwan dan akademisi menyerukan “Kembalikan Kedaulatan Rakyat” dan menyatakan dukungan kepada pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Hal itu disampaikan oleh 91 ilmuwan yang terdiri dari para peneliti, akademisi dan dosen dalam pembacaan seruan moral ilmuwan Indonesia di Gedung Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Kamis (9/10). Mereka menyuarakan kegelisahan terkait dengan situasi politik saat ini.

Dikatakan, sebagai pendidik dan guru mereka mohon maaf karena gagal mendidik dan menghasilkan putra-putri bangsa menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang berbudi luhur. Tragedi pengesahan UU Pilkada yang merebut hak pilih rakyat, merupakan momentum sejarah bangsa yang menggelisahkan.

Para ilmuwan itu merasa perlu menyampaikan koreksi dan kritik agar kekacauan politik tidak berlanjut dan agar terbangun kepercayaan politik terhadap negara serta agar terwujud cita-cita Proklamasi yang dibangun para pendahulu.

Kuat dugaan bahwa sistem demokrasi Indonesia akan dikembalikan kepada pola otoriter. Hal itu tampak dari disahkannya UU Pilkada dan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD serta DPRD (UU MD3). Para ilmuwan itu juga mengkritik penggunaan media untuk kepentingan atau alat propaganda pribadi dan kelompok sehingga melanggar etika jurnalistik.

Budayawan dan Direktur Program Pascasarjana STF Driyarkara Prof Dr Franz Magnis Susena menegaskan, pencabutan hak rakyat untuk memilih langsung calon kepala daerah merupakan pencabutan kedaulatan rakyat dengan mengabaikan suara rakyat. Ini merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. (apul)