Hukuman Badan, Nyawa atau Harta..?

Loading

Oleh: Marto Tobing

ilustrasi

ilustrasi

DI jagat raya ini hanya ada tiga jenis kejahatan berat yang sangat luar biasa dan massif berakibat rusaknya struktur tata kehidupan sosial secara merata. Namun penerapan hukuman terberat bagi pelaku di antara tiga jenis kejahatan itu ternyata tidak sama. Jika menyangkut tindak pidana teroris maka pelakunya diancam hukuman badan, maksimal selama 20 tahun penjara, atau hukuman seumur hidup atau vonis ditembak mati sebagai hukuman nyawa.

Bobot ancaman hukuman maksimal serupa juga diterapkan bagi pelaku kejahatan Narkoba yakni hukuman badan maksimal 20 tahun penjara, atau hukuman badan seumur hidup atau hukuman nyawa divonis mati di ujung peluru. Namun untuk jenis kejahatan teroris dan Narkoba, “hukuman harta” berupa perampasan harta kekayaan pelakunya, tentu saja tidak dibenarkan.

Selain karena memang tidak diatur dalam undang-undang lebih-lebih memang tidak masuk akal sehat dan logika hukum. Itulah sebabnya pelaku kedua jenis kejahatan dimaksud yakni kejahatan teroris dan kejahatan narkoba telah begitu banyak yang diganjar “hukuman nyawa”.

Pelakunya divonis mati meregang nyawa di ujung peluru atas putusan pengadilan tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA). Nah, bagaimana penerapan hukuman maksimal untuk kejahatan korupsi, mengapa sentuhan perangkat hukumnya masih begitu kompromistis dengan dalih demi kemanusiaan ?. Mengapa pula dalih kemanusiaan ini tidak diberlakukan terhadap kejahatan teroris dan narkoba?

Padahal penerapan “hukuman nyawa” yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera untuk tidak coba-coba menggerogoti keuangan negara itu sudah sepakat, tapi pada kenyataannya untuk kejahatan korupsi hanya sebatas wanaca publik.

Bahkan tak kurang dari seorang Jimly Assidiqie “berteriak” agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mochtar itu dihukum mati saja. Alasan mantan Ketua MK periode pertama itu, bahwa kejahatan Akil Mochtar tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap terkait sengketa Pilkada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalteng adalah kejahatan konstitusi. Kejahatan konstitusi tentu saja masuk kategori kejahatan merongrong kedaulatan rakyat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan subversif. Sementara, ketiadaan aturan undang-undang terkait ancaman hukuman mati, jelas sangat disyukuri para koruptor. Padahal hukuman mati itu dapat dijadikan sebagai terapi efek jera yang berimbas ke arah kalangan birokrasi eksekutif dan legislatif bersama mitra sindikat di kalangan swasta.

Itulah sebabnya, menurut Jimly Assidiqie perlu dilakukan terobosan hukum agar jaksa KPK menuntut saja hukuman mati para tersangka korupsi tak terkecuali Ketua MK non aktif Akil Mochtar. Soal hakim menolaknya, tidak apa-apa, yang penting tuntut saja dulu dengan hukuman mati, apa salahnya Jaksa memohon.

Mudah-mudahan saat disidangkan ditemukan hakim yang progresif untuk mengabulkan tuntutan jaksa tersebut. Sebab putusan hakim juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum kelak menjadi yurisprudensi. Mahfud MD beda lagi intuisinya. Ketua Mahkamah Konstitusi periode kedua ini menyatakan karena soal hukuman mati belum ada aturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka diterapkan saja “hukuman harta” mengacu pada Undang-Undang Pencucian Uang (UUPU), sehingga seluruh harta kekayaan yang dimiliki Akil Mochtar dari hasil kejahatannya bisa dirampas untuk negara. Untuk itu Akil Mochtar bersama para koruptor lainnya dapat dipaksa untuk memaparkan asal muasal harta kekayaannya, bersih dari kejahatan korupsi.

Atau dengan kata lain, para koruptor itu oleh UUPU dimiskinkan. Eksekutor dalam hal ini kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya, tidak perlu mohon petunjuk kepada siapa pun termasuk kepada Presiden. Sebab atasan KPK hanya tunduk pada undang-undang. Laksanakan perintah undang-undang para koruptor menciut ketakutan. Mereka akan disambut dengan slogan “Selamat Datang Kemelaratan…!” ***

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS