Hindari Pemotongan Dana Infrastruktur

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah diharapkan menghindari pemotongan dana infrastruktur untuk mengompensasi subsidi energi yang menggelembung, 2014 ini. Terkait dengan itu harus dilihat skala prioritas per kementerian, mana yang patut dipotong. Soalnya, masalah infrastruktur sangat penting. Jadi, tim yang bertugas melihat pos mana yang harus dipotong, hendaknya melihat skala prioritas ini.

Demikian petikan wawancara tubasmedia.com dengan Ketua Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) Indonesia, M. Kosasih, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Noegardjito, Ketua Umum Asosiasi Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), dan Pimpinan Blue Green Economy Daerah Terbarukan, Rudy Ersan, di Jakarta, pekan lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, mengemukakan kebijakan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara sebanyak Rp 100 triliun guna mengompensasi anggaran subsidi energi yang meningkat Rp 110 triliun pada 2014. Subsidi bahan bakar minyak yang semula dianggarkan Rp 282 triliun menggelembung menjadi Rp 392 triliun atau 31 persen dari belanja pemerintah. Kebijakan pemotongan anggaran juga menyangkut dana infrastruktur sebesar Rp 23 triliun. Pada 2014, dialokasikan sebanyak Rp 207 triliun dana infrastruktur.

Kosasih mengatakan, sebaiknya dihindari masalah pemotongan dana infrastruktur agar tidak berkepanjangan, karena berbahaya bagi pembangunan. Saat ini saja sudah dirasakan dampak tertundanya pembangunan infrastruktur dan akan lebih parah di masa mendatang, bila hal itu dibiarkan. “Bagaimana caranya, saya tidak tahu. Tapi, pasti ada jalan keluar,” katanya.

Modal Strategis

Noegardjito berharap dana infrastruktur tidak dikurangi untuk subsidi BBM. Sebaliknya, subsidi BBM yang dikurangi, karena infrastruktur adalah modal strategis untuk memacu pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan pembangunan ekonomi, yang lebih baik, gejolak sosial dapat dikurangi. Pengurangan subsidi BBM sebaiknya dilakukan secara bertahap agar dampaknya apat dikendalikan.

John Manoppo mengatakan, berkaitan dengan pengurangan dana per kementerian, hendaknya dilihat skala prioritas. Dalam hal ini yang menyangkut infrastruktur sangat penting. Jadi tim di kementerian harus melihat skala prioritas ini.

Rudy Ersan berpendapat, pemotongan dana infrastruktur tidak masalah. Yang penting pembangunan infrastruktur harus lebih fokus ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah tertinggal, supaya tercapai penyebaran. Sebaiknya diterapkan pola gotong royong dalam pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat dan aparat militer untuk menghemat biaya. Pemerintah menyiapkan bahan bakunya dan kemudian mengerahkan tenaga sukarela demi kemajuan bersama. (enderson)