Hati-hati Ancaman Banjir

Oleh: Anthon P.Sinaga

AKHIR-akhir ini hujan sudah mulai turun di berbagai tempat di wilayah Jabodetabek, walaupun masih secara sporadis. Tidak jarang hujan yang tiba-tiba turun lebat, telah menimbulkan banjir lokal. Hal ini harus diantisipasi oleh masyarakat untuk melakukan pembersihan selokan-selokan. Intansi pemerintah di bidang pekerjaan umum pun harus membersihkan drainase atau saluran-saluran penghubung, maupun sungai- sungai yang ada, dari endapan lumpur maupun tumpukan sampah.

Menurut prakiraan Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada bulan Okotober dan November ini, Jabodetabek akan diguyur hujan. Untuk itulah kita harus hati-hati terhadapan kemungkinan ancaman banjir. Kita sangat bangga dengan inisyatif para anggota Pramuka di wilayah Kota Depok yang melakukan pembersihan sampah dari Kali Ciliwung, baru-baru ini. Hampir sehari penuh mereka terjun ke dalam Kali Ciliwung bersama personel Satuan Tugas Banjir, serta beberapa aparat pemeritah kota, untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bertebaran.

Mereka mengumpulkan sampah-sampah kedalam kantong plastik, kemudian mengangkutnya dari area sungai. Mereka membersihkan sampah – sampah di sekitar Jembatan Panus, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, tidak jauh dari Pos Pemantau Ketinggian Air Ciliwung. Tumpukan sampah nyaris menutupi angka-angka pemantauan ketinggian air Ciliwung. Sampah menggunung di sisi selatan kaki jembatan, sedangkan angka untuk memantau ketinggian air sungai berada di sisi timur.

Inisyatif-inisyatif semacam inilah sesunguhnya diperlukan saat ini, sebagai antisipasi menjelang musim hujan. Mumpung semasih musim kering, sebenarnya saat inilah dibersihkan sarana drainase yang ada. Di sinilah pentingnya prencanaan pembangunan dan jadwal-jadwal pekerjaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bagi instansi pemerintah yang menangani pekerjaan umum, pengucuran dana anggaran pembangunan, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Gotong-royong

Khusus di kawasan permukiman, sebaiknya masyarakat melakukan gotong-royong kerja bakti membersihkan saluran-saluran air di tepi jalan-jalan atau gang-gang, agar air lancar mengalir pada saat hujan tiba. Tampaknya, pembersihan saluran ini tidak bisa diandalkan kalau hanya berharap kepada petugas pekerjaan umum tata air pemerintah. Sering terdengar banyak alasan mengapa pekerjaan belum dilakukan, karena anggaran belum turun, atau masih dalam proses tender, padahal ancaman banjir musim hujan sudah dekat.

Selama ini, hampir tidak pernah terlihat ada program perawatan dan pembersihan saluran air di kawasan permukiman. Yang ada, hanya pelaksaan proyek rehalitasi saluran yang sudah rusak dan penuh sampah, tanpa pernah ada program perawatan. Padahal, biaya pembangunan justru lebih murah apabila ada program perawatan saluran secara berkala, berupa penyemenan di bagian yang rusak dan pembersihan sampah-sampah. Ini sebenarnya menjadi tugas Penilik Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tetapi tugas ini jarang dilakukan, karena mungkin dana proyeknya tidak begitu besar.

Khusus lingkungan permukiman di wilayah DKI Jakarta saat ini, justru jalan-jalan lingkungan dan gang-gamg yang diaspal hotmiks atau dilapis konblok atau semen beton, sebagai program Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di tingkat kelurahan. Padahal, perbaikan saluran air yang menjadi penangkal banjir, kurang diperhatikan. Program ini adalah proyek pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) di provinsi/kabupaten/kota yang biayanya berasal dari APBN. Sementara APBD di tingkat povinsi/kabupaten/kota, juga ada anggaran untuk program perbaikan jalan-jalan lingkungan.

Pemerintah kota biasanya baru heboh membuat proyek penanggulangan, ketika banjir sudah melanda wilayahnya. Padahal, di musim kering pada saat bebas menggali saluran atau leluasa mengerahkan alat-alat keruk berat, justru tidak dilaksanakan. Inilah penyakit yang terus berulang setiap tahun dan tidak pernah dievaluasi secara sungguh-sungguh. Rakyat tetap menjadi korban banjir. Ada sinyalemen masyarakat, bahwa proyek sengaja dikerjakan pada musim hujan agar tidak terdeteksi kualitasnya dan ada alasan cepat rusak untuk diusulkan lagi menjadi proyek pembangunan yang baru. Kalau sinyalemen ini benar, alangkah rusaknya mentalitas aparatur pemerintah kita.***