Di KTT APEC, RI Ajak Vietnam Setarakan Upah Buruh Industri

KTT APEC – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang dalam rangkaian kegiatan Economic Leaders Meeting di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2016) di Lima, Peru, Jumat malam (18/11) waktu setempat (Sabtu waktu Jakarta). Pada kesempatan tersebut, Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. –tubasmedia.com/setwapres

 

PERU, (tubasmedia.com) – Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengajak Vietnam untuk kerja sama menerapkan kesetaraan upah minimum buruh di sektor industri. Pasalnya, persaingan upah rendah yang ditawarkan kedua negara, dapat dimanfaatkan para investor asing.

“Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengusulkan kerja sama dengan Pemerintah Vietnam tentang adanya platform bersama untuk penetapan upah sektoral industri sehingga Indonesia dan Vietnam tidak diadu oleh investor,” kata Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto di Lima, Peru, Jumat (18/11).

Hal itu disampaikan Airlangga usai mendampingi Wapres RI Jusuf Kalla (JK) bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang dalam rangkaian kegiatan Economic Leaders Meeting di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2016) di Lima, Peru, Jumat malam waktu setempat (Sabtu waktu Jakarta).

Dari pertemuan bilateral tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi disebutkan, JK mengharapkan kedua negara akan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain seperti di kawasan ASEAN untuk membuat sistem dalam menentukan standar upah minimum regional.

Apalagi, menurutnya, saat ini Indonesia dan Vietnam menjadi incaran para investor untuk membangun industri.

Sementara itu, Airlangga menambahkan, selama ini banyak investor yang kerap membandingkan tingkat upah buruh di Indonesia dan Vietnam. “Minimum salary di Indonesia dan Vietnam selalu diadu mana yang lebih rendah. Dengan adanya kesamaan upah minimum sektoral, maka tentunya akan menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik sesuai dengan salah satu tema APEC saat ini, yaitu terkait dengan human development,” paparnya.

Airlangga juga mengungkapkan, industri tertentu seperti sektor padat karya selalu membedakan selisih upah pekerja tanpa memperhitungkan harga barang pada konsumen akhir terutama di pasar global. “Sehingga di tengah itu ada yang memanfaatkan, Nah, itu yang ingin dicegah,” ujarnya.

Menurut Airlangga, tidak baik kalau yang dipersandingkan adalah biaya tenaga kerja dari masing-masing negara. “Jadi, tentunya kami mengharapkan bahwa kesetaraan human development itu terkait dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal,” tuturnya.

Selain soal upah, pertemuan bilateral tersebut juga membahas kerja sama tentang pengembangan rantai nilai dunia (global value chain) di sektor industri otomotif, kimia dan digital.

“Kementerian Perindustrian siap menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla kepada Pemerintah Vietnam,” tegas Airlangga.

Menanggapi usulan Indonesia, kata Airlangga, Presiden Vietnam merespons dengan baik dan juga akan menindaklanjuti. Airlangga pun berharap nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Vietnam dapat meningkat dua kali lipat, dari USD 5 miliar menjadi USD 10 miliar.

Selain Menperin, turut mendampingi JK, antara lain Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir dan Staf Khusus Wapres RI Sofjan Wanandi.

Lima Komoditas

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia tengah aktif melobi sejumlah pihak agar lima komoditas potensial masuk dalam pernyataan bersama pemimpin ekonomi 21 negara anggota APEC. Kelima komoditas itu adalah minyak sawit mentah, karet alam, rotan alam, kertas dan produk perikanan.

Menurutnya, kelima komoditas itu berperan penting dalam kegiatan ekonomi di sektor riil dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Apabila komoditas tersebut diterima, perdagangan dan investasi yang berkaitan dengan komoditas itu tentunya akan meningkat termasuk pertumbuhan di sektor industrinya,” kata Airlangga.(sabar)