Bertahan atau Mundur?

Oleh: Fauzi Aziz

PEMERINTAH di negara manapun, termasuk di Indonesia selalu menghadapi dilemma. Mereka dipercaya rakyat mengurus jalannya roda pemerintahan, tapi saat bersamaan rakyat tidak mudah percaya atas kinerja pemerintah.

Ini kondisi umum  terjadi di belahan dunia manapun yang diary oleh banyak pemimpin yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus suatu negeri. Karena itu, mengelola kepercayaan adalah pekerjaan yang paling tidak mudah.

Memimpin negara, perusahaan atau lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan lain-lain adalah amanah. Mereka tidak bisa kompromi yang terkait dengan masalah kepercayaan ini. Sekali ucapan dan tindakannya tidak klop, sejak itu bibit-bibit ketidakpercayaan kepada para pemimpin mulai muncul.

Jika makin berulang, yang muncul berikutnya adalah penilaian dari publik yang memberikan kepercayaan kepada para pemimpinnya. Indonesia sedang mengalami situasi ini sejak reformasi berjalan tahun 1998/1999. Jika hasil penilaiannya terakumulasi, para pemimpin pasti akan menghadapi beragam tekanan yang bisa datang secara internal maupun eksternal.

Kredibilitasnya pasti turun dan jika terus bergulir akibat makin sulit dipercaya akibat ucapan dan tindakannya tidak sinkron, maka ancaman paling nyata adalah “pelengseran”.

Oleh sebab itu, kepercayaan dan kredibilitas dan integritas adalah aset tidak berwujud yang nilainya tak terhingga mahalnya. Jika para pemimpin, apapun kedudukannya dan dimanapun berada, mengalami degradasi di tiga wilayah tersebut, maka sulit diharapkan mereka dapat bekerja maksimal karena sistem tata nilai pada dirinya sudah terganggu.

Terkait hal-hal yang sudah dibahas tersebut jika kita cermati, maka kepercayaan, kredibilitas dan integritas para pemimpin di belahan dunia manapun menghadapi ujian berat akibat sebagian kebijakan/progam tidak berhasil mengatasi masalah yang muncul di masyarakat, baik  politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya.

Wajar bila di masyarakat mudah terjadi turbulensi yang acapkali melahirkan konflik. Ketimpangan terjadi akibat kebijakan dan konflik terjadi akibat ada ketimpangan dan ketidakadilan. Lingkaran setan ini harus diputus. Dan kalau di pemerintahan, tindakan yang diperlukan adalah melalui penetapan kebijakan/progam.

Ada beberapa nilai dasar kebijakan yang harus difahami para pemimpin.1) mampu mengatasi pada inti masalah. Dengan demikian paritofactor-nya harus difahami dengan tepat dan benar. 2).Tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar dari masalah sebelumnya yang sudah diselesaikan. 3).Memberikan harapan terjadinya perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. 4).Kebijakan dibuat untuk melayani kebutuhan publik, bukan untuk kepentingan negara, pemerintah atau birokrasi. 5).Mampu memotivasi semua pihak yang terkait melaksanakan kebijakan yang dihasilkan. 6).Mampu mendorong terbangunnya efisiensi, efektifitas dan produktifitas.

Jika enam nilai dasar ini tidak difahami, pembuat kebijakan hampir pasti akan terperangkap pada persoalan kepercayaan, kredibilitas dan integritas. Dan ini bisa melahirkan gejolak atau turbulensi di masyarakat.

Dengan demikian, para pemimpin harus memahami dan mencermati berbagai “isu kebijakan” yang berkembang di ruang publik, baik pada skala lokal, nasional, regional dan global yang bergerak secara dinamis.

Paradigmanya selalu mengalami pergeseran karena di ruang publik berkembang banyak kepentingan. Selanjutnya harus bisa membuat “agenda setting” untuk memadatkan isu kebijakan menjadi terformulasikan ke dalam agenda kebijakan yang perlu dibahas dan diputuskan para pemimpin.

Analis kebijakan penting sebelum keputusan diambil. Sebab itu, benar jika ada sementara pihak mengatakan agar pemerintah jangan buru-buru dalam membuat kebijakan yang menyangkut kehidupan bersama di ruang publik.

Jadi kalau di ruang publik berkembang frasa “percaya, tetapi tidak mudah untuk percaya” atas kerja para pemimpin adalah wajar. Publik selalu mencermati output,outcome dan impact.Jika output yang dihasilkan mengasil outcome dan impact positip bagi masyarakat luas, kepercayaan, kredibilitas dan integritas pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan naik. Namun bila sebaliknya harus berfikir ulang, bertahan atau mundur.**

(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).