Belajarlah Mengelola Kepentingan yang Berbeda-Beda

Oleh: Fauzi Aziz

TEMA ini perlu diangkat karena banyak hal yang dapat kita hayati ketika siapapun dan dalam kedudukan apapun terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan penting, baik birokrasi pemerintah maupun dalam dunia bisnis.

Proses penghayatan ini menjadi penting karena mengambil keputusan bisa berdampak luas sehingga seluas mungkin harus mempertimbangkan banyak faktor agar keputusan yang diambil bemanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Nilai yang terkandung dalam setiap keputusan diharapkan bersifat obyektif, adil, bijaksana dan tidak ada norma-norma yang dilanggar. Oleh sebab itu, para pakar selalu memberikan catatan kritis agar setiap proses pengambilan keputusan penting yang berdampak luas dasar analisisnya agar dilakukan secara komprehensif.

Mengapa demikian ? Karena pasti banyak kepentingan yang satu sama lain berbeda yang harus bisa diakomodasikan dalam setiap produk kebijakan yang dihasilkan. Contoh yang paling gres adalah ketika pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor mineral tanggal 12 Januari 2014, sesuai amanat UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salah mengelola melaksanakan UU tersebut dampaknya bisa kontra produktif terhadap pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor. Sepanjang obyektifitasnya sudah ditakar, nilai keadilan dan kebijaksanaannya sudah terwadahi secara optimal dan resikonya sudah cukup terkelola, maka tanpa harus ada kegamangan dan keraguan sedikitpun sebaiknya keputusan untuk membelakukan larangan ekspor minerba tidak ditunda lagi.

Kebijakan pelarangan ekspor minerba sebagai contoh dalam kaitan dengan judul opini ini adalah ranah kebijakan publik. Riant Nugroho D, penulis buku Analisis Kebijakan mengatakan salah satu hakekat kebijakan publik adalah konflik, khususnya dalam rangka memperebutkan sumber daya politik pada suatu kawasan, baik sumber daya politik yang berasal dari ekonomi,sosial,budaya dll.

Kebijakan publik muncul di tengah konflik dan sebagian untuk mengatasi konflik yang telah, sedang dan yang akan tejadi. Karena itu, paralel dengan pendapat itu, pantas disebut mengelola kepentingan yang berbeda-beda tidaklah mudah karena memang hakekat kebijakan publik adalah konflik, sebut saja konflik kepentingan.

Ini adalah tantangan yang harus dijawab oleh sistem politik dan sistem birokrasi pemerintah. Sumber daya manusia di lingkungan birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sudah waktunya harus memiliki kemampuan sebagai analis kebijakan publik (sebagai strategic thinker) yang handal, kompeten dan pofesional yang mampu merumuskan kebijakan publik yang berkualitas.

Tuntutan itu sudah sangat mendesak karena kebutuhannya juga sudah sangat mendesak. Pengetahuan teknokratisnya sebagai para analis kebijakan harus paripurna dan mampu menguasai metode analisis yang bersifat ilmiah. Kemampuan akademis dan ketrampilan mereka harus terus diperkuat melalui progam pendidikan dan pelatihan.

Ke depan tantangan kita makin berat dan kompleks. Kepentingan yang beragam tidak akan pernah mati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik kepentinganpun tidak akan pernah memudar. ***