Badan Penyangga Gambir Perlu Segera Dibentuk

Laporan: Redaksi

PADANG, (TubasMedia.Com) – Pemerintah didesak segera membentuk badan penyangga biji gambir yang diharapkan dapat berperan meminimalisasi permainan harga yang dilakukan buyers asing selama ini. Posisi tawar Indonesia sebagai eksportir biji gambir memang amat lemah sebagai akibat dari tidak adanya industri di dalam negeri yang menggunakan biji gambir sebagai bahan baku industri.

Hal itu diutarakan Ketua Umum Asosiasi Komoditi Gambir Indonesia, Ramal Saleh menjawab tubasmedia.com di sela-sela kunjungan Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang P3DN, Ferry Yahya didampingi Kepala Baristan Industri Padang, Umar Hapson di Padang Sumatera Barat, Kamis.

Ferry Yahya berada di Padang untuk melihat langsung proses pembuatan tinta pemilu yang menggunakan bahan baku biji gambir. “Kita akan dukung langkah ini. Sebab, selain memperkuat posisi tawar di pasar dunia, upaya ini sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan petani gambir dan juga menghemat devisa,” kata Ferry.

Seperti diutarakan, selama ini gambir produksi Sumatera Barat sepenuhnya diekspor dalam bentuk gelondongan ke beberapa negara seperti India, Pakistan dan Singapura. Di negara tujuan ekspor, gambir gelondongan diolah menjadi antara lain tinta yang sering dipakai untuk kegiatan pemilihan umum baik pilpres, pilkada dan lainnya di Indonesia. Dan tinta pemilu yang bahan bakunya dari Indonesia itulah yang selama ini diimpor Indonesia.

Sebagai catatan, 90 persen gambir yang beredar di pasar dunia didatangkan dari Indonesia dan 85 persen di antaranya berasal dari Sumatera Barat. Kendati demikian, posisi tawar Indonesia teramat lemah karena buyers asing tahu persis jika di Indonesia belum ada industri yang bisa mengolah gambir menjadi produk industri. Karena itu diharapkan agar pemerintah membentuk badan penyangga yang bisa menampung gambir hasil pertanian rakyat saat panen raya untuk kemudian melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga.

“Terus terang, selama ini Indonesia belum mampu tampil jadi tuan di negeri sendiri, walau Indonesia dikenal sebagai negara penghasil gambir. Kita selalu didikte soal harga bahkan dipermainkan. Namun dengan penemuan teknologi pembuatan tinta pemilu, posisi tawar kita mengalami perubahan,” kata Ramal.

Hanya saja lanjutnya, pemerintah harus segera pula membuka diri dan mau menggunakan tinta gambir ini untuk kepentingan pemilukada atau pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah lainnya. “Kami sangat mengharap pemerintah punya kemauan politik menyambut produk dalam negeri tersebut karena selain meningkatkan kesejahteraan petani gambir, juga akan menghemat devisa,” tambahnya.

Ferry menyambut gembira penemuan yang dilakukan Baristan Industri Padang sebab dinilai merupakan langkah baik yang patut diapresiasi. “Ini sangat mulia sekali terutama sama petani gambir. Untuk itu saya akan perjuangkan agar pemerintah berkenan menggunakan tinta pemilu produk lokal,” katanya.

“Selama ini Indonesia mengimpor tinta pemilu dari India sementara bahan baku tinta tersebut sepenuhnya didatangkan dari Indonesia yakni Sumatera Barat. Tapi kini kita sudah coba produk sendiri dan ternyata Indonesia bisa. Jadi buat apa lagi kita impor,” tambahnya.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan tinta pemilu, untuk 100.000 orang pemilih, dibutuhkan tinta senilai Rp 10 juta. Karena dikatakan, jika produk tinta dimaksud bisa dilakukan secara massal, maka kegiatan itu akan bisa menghemat devisa dalam jumlah yang sangat besar.

Ramal bekerjasama dengan Baristan Industri Padang juga berencana mengolah gambir tidak hanya sebatas tinta pemilu, tapi tinta printer, tinta pulpen dan pewarna tekstil. (sabar)