Prabowo Salah, Teman Diskusi Mengenai Pendidikan Sekelas Teddy, Ferry Koto; Mimimal dengan Saya….

 

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai ketertinggalan pendidikan Indonesia dibandingkan Singapura mendapat respons dari pegiat media sosial, Ferry Koto.

Ferry menilai persoalan pendidikan tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan perbedaan luas wilayah maupun jumlah penduduk Indonesia dan Singapura.

Menurutnya, terdapat persoalan kebijakan dan tata kelola yang jauh lebih mendasar.

Ia bahkan menyindir lingkungan diskusi Presiden Prabowo yang dinilainya kurang tepat ketika membahas persoalan pendidikan nasional.

Ferry secara terbuka menyinggung orang-orang yang menjadi tempat Prabowo berdiskusi mengenai persoalan pendidikan.

“Inilah dampak jika Presiden Prabowo diskusi soal persekolahan dengan Teddy dkk, bukan dengan Menteri yang mengurusi pendidikan,” ujar Ferry, Senin (10/8/2026).

Ferry bahkan mengaku siap berdiskusi langsung dengan Prabowo untuk menjelaskan persoalan pendidikan Indonesia.

“Minimal diskusi dengan saya, Pak. Akan saya tunjukkan fatal sekali kelirunya Bapak membela diri tertinggalnya pendidikan Indonesia dibanding Singapura karena Singapura jauh lebih kecil,” ucapnya.

Ferry kemudian mengingatkan bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia telah mengalami desentralisasi sejak awal era reformasi.

“Pak Prabowo, sejak 2001, Indonesia sudah mendistribusikan kewenangan pengelolaan sekolah ke Pemda. Ingat, dari 2001,” tegasnya.

Kenapa Tetap Tertinggal

Ferry menekankan bahwa argumen mengenai ukuran Singapura yang lebih kecil tidak cukup untuk menjelaskan mengapa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal.

“Jadi, jika dibanding jumlah penduduk, luasan daerah, jumlah sekolah yang diurus, maka lebih kurang sama saja antara Singapura dan Pemda. Tapi kenapa tetap saja tertinggal?” timpalnya.

Menurut Ferry, persoalan utama justru berada pada kebijakan pemerintah pusat.

“Bagi orang yang lama di urusan pendidikan, pasti tahu masalahnya, Pak, yaitu pemerintah pusat,” tegas Ferry.

Ferry kemudian membandingkan kebijakan pendidikan Indonesia dengan Singapura, khususnya terkait kesejahteraan guru.

Ia menyinggung keputusan pemerintah Singapura yang menaikkan gaji guru meskipun pendapatan tenaga pendidik di negara tersebut sudah relatif tinggi.

“Pemerintah Singapura mengambil kebijakan menaikkan gaji guru sekian persen yang mulai berlaku 1 Oktober nanti. Padahal, gaji guru di Singapura sudah sangat tinggi, berlipat-lipat di atas gaji guru di Indonesia,” bebernya.

Menurut Ferry, kebijakan tersebut menunjukkan upaya Singapura mempertahankan talenta terbaik agar tertarik masuk ke profesi guru.

“Alasan pemerintah Singapura sederhana, gaji guru harus dinaikkan lebih tinggi dari rata-rata profesi lain, tidak boleh lebih rendah, agar talenta-talenta terbaik mau menjadi guru, tidak hanya lari ke profesi lain,” timpalnya.

Ferry kemudian membandingkan pendekatan tersebut dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki kesejahteraan guru daripada mengubah buku sekolah.

“Bandingkan dengan pemerintahan Bapak. Bukannya menaikkan gaji guru yang masih sangat-sangat rendah, tidak manusiawi menurut saya, yang dipikirkan agar talenta terbaik berlomba jadi guru, malah otak-atik soal buku. Malah punya ide memperbarui seluruh buku sekolah yang tidak perlu dilakukan karena kita sudah punya BSE atau SIBI,” ucapnya.

MBG Perlu Dikaji

Ferry juga menyoroti kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu dikaji secara matang dari sisi prioritas anggaran.

“Belum lagi kebijakan-kebijakan tidak jelas arah lainnya, misalnya MBG dengan anggaran ratusan triliun yang diberikan ke siswa tanpa kajian. Sementara gedung sekolah untuk memperbaikinya dilakukan bertahap dengan alasan anggaran terbatas,” cetusnya.

Prioritas Pemerintah Dinilai Bukan Pendidikan

Ferry menilai pemerintah negara lain lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan, sementara Indonesia masih disibukkan dengan berbagai program yang menurutnya belum tentu berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.

“Negara lain serius dan fokus membereskan pendidikan rakyatnya, Pak Presiden. Di negara kita malah cari-cari proyek di bidang pendidikan yang acap tidak ada hubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Ia kembali menolak alasan bahwa perbedaan ukuran negara menjadi penyebab ketertinggalan pendidikan Indonesia.

Jangan dengan Teddy

“Besar kecilnya negara tak boleh dijadikan alasan kenapa pendidikan di negara kita masih tertinggal, Pak Presiden,” sesalnya.

Ferry kemudian menjadikan China sebagai pembanding. Menurutnya, negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar pun mampu mengembangkan sistem persekolahan yang lebih maju.

“Bapak lihat China, jauh lebih besar wilayahnya dan jumlah penduduknya, serta tingkat kesulitan akses daerahnya juga tinggi, tapi persekolahannya jauh lebih maju dari Indonesia,” tandasnya.

Lebih jauh, Ferry menyebut kemajuan pendidikan sangat bergantung pada visi, kebijakan dan program pemerintah.

“Jika ingin maju persekolahan kita seperti Singapura dan China, ya tinggal presidennya punya visi dan program yang jelas saja sebenarnya. Dan yang penting, teman diskusinya jangan Teddy, Pak Presiden,” kuncinya.(sabar)