Rp 8 Milyar untuk Perbaiki Jalan di Solo
Laporan : Redaksi
Ilustrasi
SOLO, (Tubas) – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Solo berencana memperbaiki Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Brigjen Katamso, Mojosongo, dan Jalan Letjen S Parman, Agustus 2011 ini. Anggaran untuk perbaikan ketiga ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp 8 miliar. Dananya berasal dari dana penyesuaian pemerintah pusat.
Kepala Bidang Bina Marga DPU Solo, Nur Basuki, Senin (11/4), di kantornya mengatakan, “Anggaran dari pusat sudah ada. Saya belum tahu persis dari kementerian apa dan nominalnya berapa.”
Ia memperkirakan anggaran perbaikan Jalan Brigjen Katamso yang diawali dari depan kantor Kelurahan Mojosongo hingga simpang empat ring road membutuhkan dana Rp 2,5 miliar.
Perbaikan Jalan Brigjen Katamso meliputi rehabilitasi Jalan Tangkuban Perahu dan Jalan Sumbing yang berada dalam lingkungan sama. Sedangkan perbaikan Jalan Letjen S Parman di Banjarsari dialokasikan sekitar Rp 1,5 miliar. Anggaran paling banyak terserap ke Jalan Kolonel Sugiyono yang diawali dari kawasan Kelurahan Kadipiro hingga Nusukan.
Untuk perbaikan Jl Kolonel Sugiyono diperkirakan bakal menghabiskan dana Rp 4 miliar. Mengenai waktu pelaksanaan perbaikan, diperkirakan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini, atau sekitar Agustus.
Jalan Amblas
Sejak tahun lalu, kondisi ketiga jalan itu memprihatinkan dengan banyaknya lubang dan badan jalan yang amblas. “Jalan Kolonel Sugiyono baru saja kami tambal di beberapa titik, terutama untuk lubang-lubang yang parah. Masyarakat harus hati-hati saat melintas,” katanya.
Nur Basuki menjelaskan, Jalan Brigjen Katamso merupakan jalan kota yang selama ini sering dilalui kendaraan yang melebihi batas maksimal tonase atau berat. Begitu juga Jalan Kolonel Sugiyono yang merupakan jalur utama kendaraan berat dari dan menuju Purwodadi.
Idealnya jalan-jalan kota tidak dilintasi kendaraan dengan berat di atas 8 ton. DPU sejak beberapa tahun lalu mengusulkan pembangunan fly over di Jalan Letjen S Parman. Usulan itu disampaikan kepada pemerintah pusat, dengan pertimbangan tingkat kepadatan arus kendaraan dan jalur kereta di tengah jalan. Namun, belum ada respons dari pemerintah pusat. (apriyanto)