Ribuan Bidan PTT se-Indonesia Tuntut Kejelasan Nasib

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Indonesia kembali melakukan aksi damai di depan Istana Negara, menuntut kejelasan status mereka. Mereka menagih janji Menteri Kesehatan (Menkes) merealisasikan janjinya untuk mengangkat bidan PTT menjadi pegawai tetap.

“Bu Menkes menjanjikan adanya kejelasan nasib kami untuk diperjuangkan menjadi pegawai tetap (PNS), namun sampai saat ini tidak ada kejelasan dari beliau,” kata koordinator aksi damai, Ruby Maharani di depan Istana Negara, hari Senin (19/8).

Selain itu, lanjut Ruby, belum adanya titik terang koordinasi yang dilakukan Menkes dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Mendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, pihak kementerian terkait, justru saling lempar tanggung jawab.

“Antarkementerian terkait (kemenkes, kemenpan, kemendagri, dan BKN) malah saling lempar tanggung jawab. Ini juga terjadi di pemerintah daerah,” ujar Ruby.

Menurut Ruby, aksi damai yang dilakukan bidan PTT se-Indonesia kali ini merupakan aksi yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka melakukan aksi pada 7 Mei 2013. Dalam pekembangannya, kata Ruby, kami melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada 14 Mei 2013, dan pada 15 Mei 2013, kami difasilitasi Komisi IX DPR untuk mengikuti rapat kerja dengan Menkes di DPR.

Kesimpulan raker tersebut, ungkap Ruby antara lain; pertama, Ibu Menkes menjanjikan adanya kejelasan nasib kami untuk diperjuangkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan mengkoordinasikan melalui Menpan, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua, Bidan PTT yang sudah dua kali masa penugasan, dapat kembali memperpanjang secara otomatis.

Bidan PTT juga menyesalkan langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang membuka penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) melalui jalur umum, termasuk profesi bidan..

Sementara itu, Anggota Komisis IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh mendesak Menkes untuk segera mengangkat ribuan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Indonesia menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini, menurut Poempida, sebagaimana janji Menkes saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa bulan lalu.

“Kami di DPR masih menunggu apa yang pernah dijanjikan Menkes, jika tidak, kami bisa ancam Menkes,” tegasnya di Gedung Parlemen hari Senin (19/8). (red/anthon)