PSI Melihat Pemotongan APBD DKI Jakarta, ada yang Janggal
JAKARTA, (tubasmedia.com) – William Aditya Sarana, kader PSI blak-blakan membongkar cara janggal Anies Baswedan memotong APBD atasi Virus Corona. Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, William Aditya Sarana kembali mengomentari APBD DKI Jakarta.
Kali ini, William Aditya Sarana yang terkenal membongkar anggaran Lem Aibon, mengkiritisi alokasi APBD untuk penanganan Virus Corona atau covid-19.
Anggota DPRD DKI ini menilai ada yang janggal dari cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memotong anggaran untuk covid-19.
Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan covid-19.
Menurut dia, ada sejumlah kejanggalan dari pemotongan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan pandemi.
Hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube William Aditya Sarana, diunggah Sabtu (16/5/2020). “Saya mau blak-blakan,” ungkap William Aditya Sarana.
Ia menuturkan besarnya anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan covid-19.
“Jadi sebenarnya berdasarkan Pergub terbaru yang diberikan Pak Anies ke DPRD, Pak Anies membutuhkan uang sebesar Rp 2,8 triliun untuk penanganan covid-19,” jelasnya.
Biaya triliunan rupiah itu didapat dari pemotongan anggaran belanja lainnya. “Uangnya dari mana? Uangnya adalah hasil dari potongan-potongan anggaran yang harusnya dibelanjakan untuk sesuatu yang lain, lalu dibelanjakan untuk covid-19,” kata William.
Hal yang menjadi janggal bagi William adalah anggaran pembelian ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak banyak dipotong. Sebelumnya, pembelian RTH dianggarkan sebesar Rp 1,5 triliun. Namun dari jumlah yang banyak itu hanya dipotong Rp 24 miliar.
“Pertanyaannya, uang Rp 300 miliar RTH itu seperti apa?” ungkap William.
“Sebenarnya uangnya itu bukan Rp 300 miliar, tetapi ada Rp 1,5 triliun untuk belanja ruang terbuka hijau,” lanjut dia.
Menuai Polemik
“Hanya dipotong sebesar Rp 24 miliar dari Rp 1,5 triliun itu untuk dimasukkan dalam penanganan covid-19,” papar William.
Selain itu, Anies Baswedan masih tetap menjalankan program Formula E yang menuai polemik.
“Yang menjadi ironi adalah Pak Anies membayarkan commitment fee Formula-E Rp 500 miliar,” kata William.
Selain itu tunjangan kerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) turut dipotong untuk membantu penanganan covid-19.
“Lalu rencana untuk memotong TKD ASN sebesar 50 persen,” ungkapnya.
“Seharusnya kita bisa terlebih dulu memotong anggaran Rp 1,5 triliun untuk RTH,” kata William.
William Aditya Sarana menyebutkan masih ada anggaran untuk pembuatan trotoar dengan jumlah besar yang dapat dipotong. Menurut dia, anggaran tersebut dapat lebih dulu dipotong daripada mengorbankan biaya TKD.
“Lalu ada juga Rp 1,2 triliun untuk trotoar,” kata William Aditya Sarana menambahkan jadi tidak perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita.
“Mengapa Pak Gubernur terlebih dulu mengorbankan ASN-nya?” tanya dia.
William Aditya Sarana menilai banyak proyek yang dapat diundur sehingga dianggarkan kembali tahun depan. “Padahal banyak proyek yang seharusnya bisa dipotong, kita tunda tahun depan. Kita fokus dulu untuk penanganan covid-19,” tegas dia.
“Ada RTH Rp 1,5 triliun, lalu ada trotoar Rp 1,2 triliun, ada Formula-E Rp 500 miliar. Ini yang seharusnya difokuskan Pak Gubernur,” papar William.
“Jangan mengorbankan ASN kita,” tegasnya. William Aditya Sarana menuntut penjelasan dari Anies Baswedan. “Ini pertanyaan yang harus dijawab Pak Gubernur,” tutupnya. (red)