Persoalan Aset Pemkab Ciamis jadi Sorotan Banggar

Laporan: Redaksi

CIAMIS, (Tubas) – Persoalan asset Pemkab Ciamis yang terus menerus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) mendapat sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ciamis dan Forum Ciamis Bersatu (FCB).Bhan sorotan diantaranya 165 bidang tanah seluas 810,157 m yang belum disertifikatkan dan aset yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian yang jelas.

Hal itu terungkap dalam laporan Banggar DPRD dalam rapat paripurna DPRD terhadap tindaklanjut LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Ciamis tahun 2010 di Gedung DPRD Ciamis, pekan lalu.

Ketua Banggar Tudi Hermanto menegaskan, kesalahan penyajian aset tetap yang selalu berulang setiap tahun karena pengelolaannya hanya mengandalkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Kalau penyelesaiannya hanya dibebankan pada DPPKAD akan jadi temuan terus. Oleh karena itu semua SKPD harus bekerjasama menginventarisasi aset tetap yang dilakukan secara berkala. DPPKAD hanya merekonsiliasi nilai dan keberadaan aset dari semua SKPD,” ungkapnya.

Menurut Tudi diperlukan komitmen kuat dari Bupati Ciamis dan seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan dan perubahan, terutama memonitor perkembangan penyelesaian temuan BPK yang dilakukan seluruh kepala SKPD. “Pemkab Ciamis belum dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap temuan BPK Oleh sebab itu diperlukan keterbukaan pemkab untuk mengungkapkan transaksi keuangan, kekayaan yang dikuasai dan dimiliki,” tegasnya.

Selain aset, tambah Tudi, terkait likuidasi PD Bank Perkereditan Rakyar (BPR) BKPD yang sudah beku operasi, harus secepatnya dibentuk kembali tim likuidasi . Pengelolaan dana bergulir Dakabalera yang sampai saat ini tidak optimal, agar segera diajukan permohonan penghapusan piutang yang belum tertagih.

Menanggapi laporan Banggar, Bupati Ciamis H. Engkon Komara menegaskan, Pemkab Ciamis sudah melaksanakan dan memperbaiki rekomendasi hasil audit BPK dan laporan Banggar DPRD. “Kami mengakui ada ketidaksempurnaan di beberapa pos, namun semua sudah ditindaklanjuti termasuk langkah-langkah yang disarankan DPRD,” jelasnya.

Konfirmasi tubasmedia.com ke DPPKAD Kabupaten Ciamis melalui Kepala Bidang Pembendaharaan, Devi Indra Nurasasoma seputar data asset Pemkab Ciamis yang menjadi sorotan FCB dan Banggar mengatakan, temuan BPK tersebut hasilnya sudah ada di Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Kepala Inspektorat Kabupaten Ciamis H. Haeruman bersikeras pihaknya tidak bisa memberikan informasi seputar hasi temuan BPK tersebut. Inisiator FCB, Saepuddin mengaku prihatin dengan tertutupnya informasi pejabat sebagai pelayan masyarakat. Hal itu semakin memperkuat dugaan ada sesuatu dibalik temuan BPKI tersebut. (mamay)