Perlu Badan Khusus Pengelola Perumahan di DKI

Oleh: Anthon P.Sinaga

DENGAN semakin intensifnya perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama, terhadap upaya penataan permukiman kumuh dan padat di Jakarta, sudah perlu dibentuk Badan Khusus Pengelola Perumahan atau semacam House Development Board di negara tetangga Singapura.

Fungsinya untuk mengurusi pembangunan perumahan, masalah-masalah penseleksian dan perikatan dengan penghuni, masalah administrasi keuangan, perawatan dan pemeliharaan rutin, hingga pada perencanaan renovasi kelak bila batas teknis usia pakai bangunan sudah tercapai.

Badan ini juga nantinya harus menjadi satu-satunya instansi yang membangun dan mengurusi perumahan, khususnya untuk rumah-rumah sewa, yang tidak seperti sekarang ini ada yang dibangun dan diurusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada yang dibangun dan diurusi Kementerian Perumahan Rakyat dan ada pula yang dibangun dan diurusi Kementerian Pekerjaan Umum cq Ditjen Cipta Karya.

Padahal, lokasi dan sasaran penghuninya ada di DKI Jakarta. Seolah-olah tidak ada koordinasi, padahal sumber pendanaannya dari uang negara yang sama. Sebagai bukti tidak adanya koordinasi, adalah adanya saat ini sekitar 30 blok rumah susun (rusun) yang kosong tidak berpenghuni di wilayah DKI Jakarta, padahal sudah cukup lama selesai dibangun, dan bahkan ada yang sudah rusak karena tidak terurus.

Apabila satu blok saja terdiri atas 100 unit rumah, maka di 30 blok rusun yang sudah terbangun, sedikitnya 3.000 unit rumah yang kosong sia-sia. Yang pasti, dari 26 tower (blok) atau 2.600 unit rumah susun sewa yang dibangun di Marunda, ternyata yang kosong 1.900 unit, padahal sudah selesai dibangun dan siap huni tahun 2007-2009. Sisanya di daerah lain, karena di Jakarta Utara saja rumah susun sewa yang sudah terbangun tercatat 5.000 unit.

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi baru-baru ini menyatakan, sekitar 30 blok rusun yang kosong tersebut akan diisi semuanya pada tahun 2013 nanti. Tetapi, sebelum diisi dengan penghuni, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan terlebih dahulu fasilitas sosial dan fasilitas umum yang saling terintegrasi.

Misalnya, menyiapkan pasar, puskesmas, sanitasi dan sarana transportasi. Pihaknya juga akan membicarakan dulu penyerahan beberapa blok rusun kosong yang menjadi milik dua instansi Pemerintah Pusat itu ke Pemprov DKI Jakarta.
Oleh karena itu, Jokowi perlu membicarakan masalah ini dengan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz dan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. “Jika sudah ada serah terima rusun tersebut dari pusat, saya akan perintahkan agar segera diisi, asalkan sudah layak huni. Tetapi jika belum layak huni, kami akan melengkapi dulu sarana yang belum ada,” kata Jokowi.

Butuh Ribuan Rumah Sewa

Seperti diberitakan, puluhan ribu keluarga penghuni bantaran Kali (sungai) Ciliwung harus direlokasi dulu, untuk menormalisasi sungai tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah deret atau rumah susun untuk tempat relokasi, karena Jokowi-Ahok tidak mau lagi melihat ratusan ribu jiwa warganya, setiap tahun mengungsi karena korban banjir.

Selain ratusaan ribu warga yang menjadi penguni liar di bantaran sungai-bantaran sungai di Jakarta (ada 13 sungai yang mengalir di kota Jakarta), masih ratusan ribu lagi warga Jakarta yang menghuni rumah-rumah kumuh di permukiman padat atau di tanah garapan, yang memerlukan tempat hunian yang layak, karena sering kebakaran.

Umumnya, para warga yang mau diselamatkan ini adalah dari kelas ekonomi bawah, sehingga butuh ribuan rumah susun sewa. Mereka hanya mampu menyewa rumah-rumah susun, atau rumah sederhana. Pengetahuan mereka juga tergolong rendah, sehingga secara teknis tidak mampu merawat permukiman maupun sarana dan prasarana yang tersedia, seperti listrik, dan utilitas lainnya.

Untuk itulah diperlukan satu Badan Khusus Pengelola Perumahan di DKI Jakarta yang profesional, guna mengurusi administrasi, melakukan koordinasi, pemeliharaan, perawatan, serta pengawasan rutin untuk mewujudkan hunian yang aman, nyaman, dan manusiawi.***