Penyesuaian Struktural, Kebijakan di Bidang Ekonomi

Oleh: Fauzi Aziz

INDONESIA harus mampu mengelola sumber daya dengan baik untuk bisa tinggal landas menuju kehidupan ekonomi yang lebih menjanjikan bagi masyarakat. Sekarang, kondisinya dalam posisi serba terbatas untuk bisa bergerak maju akibat situasi di landasan terkendala oleh berbagai masalah yang menghambat tinggal landas dengan efisien dan aman.

Indonesia menarik, karena kaya sumber daya ekonomi, di darat dan di laut yang siap untuk diolah. Untuk bisa tinggal landas dibutuhkan sejumlah kondisi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah yang akan datang di ranah kebijakan dan program-program yang tepat. Salah satu yang harus dilakukan adalah melaksanakan penyesuaian secara struktural terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang memungkinkan rakyat Indonesia secara inklusif dapat memerankan dirinya sebagai subyek pembangunan di bidang ekonomi.

Belakangan ini, menjelang Pilpres 9 Juli 2014, banyak “dagangan politik” yang memilki pesan agar bangsa ini melakukan “nasionalisasi” dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Isu ini menarik, dan dilihat dari sisi kepentingan nasional, tidak salah dijadikan isu di ranah kebijakan publik.

Hanya, jangan sampai keliru dalam perancangan konsep kebijakan ekonomi yang harus dibangun, karena bisa bersifat kontraproduktif terhadap proses pembangunan ekonominya itu sendiri, dan pada akhirnya menjadi bumerang yang bersifat menghambat untuk bisa tinggal landas.

Oleh sebab itu, konsep nasionalisasi harus dipahami dalam konteks untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi nasional sebagai sumber penggerak utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional ke depan. Tatanan penyesuaian struktural di ranah kebijakan ekonomi yang dikembangkan harus bisa menjawab berbagai kebutuhan pokok, yang harus diupayakan oleh pemerintah.

Antara lain, pertama, memberikan kepastian hukum dan menjamin kepastian berusaha untuk menjaga agar mereka tidak sampai bersikap wait and see dalam kurun waktu yang tak terhingga. Kedua, penyesuaian struktural di ranah kebijakan harus mampu memecahkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi yang peluang dan tantangannya cukup kompleks dengan kadar persaingan yang sangat ketat.