Pengadaan Kapal Kemenhub, Percepat Kemandirian Galangan Kapal Nasional
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kontrak pengadaan 188 unit kapal senilai Rp11,840 triliun secara multi years sejak 2015 hingga 2017 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan suatu langkah terobosan untuk mempercepat kemandirian industri galangan kapal nasional.
“Program pengadaan kapal Kemenhub ini perlu kita syukuri sebagai anugerah bagi pertumbuhan industri kapal nasional. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk kontrak pengadaan kapal dalam jumlah besar ini tidak dinikmati oleh pihak asing,” kata Komisaris Utama (Komut), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Soerjono, kepada wartawan di ruang kerjanya di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, Kemenhub sejak akhir tahun lalu gencar melakukan kontrak pengadaan kapal baru berjumlah 188 unit, dengan nilai mencapai Rp11,840 triliun. Proyek multi years ini dilakukan untuk mewujudkan tol laut dalam program Poros Maritim Presiden Jokowi. Sekaligus sebagai pembangunan kapal terbanyak dan bersejarah yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia.
Investasi untuk membangun 188 kapal tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni Rp3,3 triliun untuk 2015, Rp4,4 triliun pada 2016 dan Rp4,1 untuk 2017. Jenisnya meliputi kapal patroli, ro-ro, container dan kapal ternak. Untuk kenavigasian ada kapal induk perambuan dan kapal pengamat perambuan.
Menurut Soerjono, kegiatan Kemenhub ini perlu disyukuri, mengingat situasi perkapalan di dunia sedang terpuruk, kebetulan di Indonesia sedang ada program menggalakkan transportasi laut yang kompetitif dengan jumlah 188 kapal.
Sebetulnya, jumlah kapal sebanyak itu jauh dari mencukupi, apalagi bicara soal program menggantian kapal-kapal yang usianya sudah di atas 30 tahun. Di mana teknologinya sudah lama dan mesinnya boros bahan bakar sehingga tidak efisien.
“Yang pasti ini peluang untuk menambah kapal dan diarahkan pada galangan yang dimiliki oleh pengusaha nasional. Karena, dengan bergulirnya dana di dalam negeri, maka otomatis akan membawa multiplier effect pada sektor lain. Yaitu tenaga kerja akan terserap dan perusahaan pelayaran dapat kapal-kapal baru yang lebih efisien,” ungkapnya.
Ditambahkan, kegiatan dari Kemenhub ini ke depan diarahkan untuk dikerjakan di dalam negeri dan dilakukan oleh galangan kapal milik pengusaha nasional, sehingga dananya tidak lari keluar. Yang akhirnya keuntungan akan kembali ke dalam negeri.
Tumbuh
“Saya berharap, Kemenhub memperbanyak jumlah produksi kapal yang ukuran dan jenisnya tidak banyak, agar industri komponen kapal bisa tumbuh. Hal lain, program Kemenhub ini dilakukan juga oleh kementerian lain maupun BUMN, sehingga industri kapal nasional bisa tumbuh dan berkembang,” kata Soerjono.
Misalnya, sektor pupuk membuat kapal pupuk curah dan sektor semen juga demikian.
Dari program ini, ujarnya, akan membuat industri galangan kapal nasional jadi berpengalaman membuat kapal-kapal baru.
“Kalau nanti galangan tidak selesai bangun kapal tepat waktu jangan terus divonis. Beri dulu toleransi. Karena membangun kapal yang bagus itu perlu diberi kesempatan berkali kali. Jangan terus suka mengalihkannya dengan membeli kapal dari luar,” ujarnya.
Beri industri dalam negeri kesempatan, sambungnya, agar memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal-kapal yang selama ini dikerjakan di luar negeri. Untuk menjaga galangan bekerja sesuai order, Soerjono mengusulkan, Kemenhub harus memiliki konsultan sebagai pengawas.
Bukan konsultan abal-abal, tapi tahu proses membangun kapal dan konstruksinya, paham prosedur membangun kapal. Di sisi galangan juga harus mulai mendisiplinkan diri. “Karena itu, Kemenhub sebelum menentukan pemenang tender lakukan dulu audit terhadap galangan tersebut. Apa punya kemampuan teknis dan kemampuan keuangan,” katanya menambahkan pihak Kementerian Perindustrian berharap, kapal-kapal yang dibangun memiliki TKDN yang tinggi. (sabar)