Pemerintah sudah Siapkan Dana Pinjaman TKI sebesar Rp 1 Triliun
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah bersama industri perbankan sepakat untuk memberikan dana Rp 1 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Rencananya, penggelontoran dana pembiayaan ini akan dilakukan pada 1 Juli 2015 mendatang.
“Saya merasa bersyukur kalau KUR TKI ini mendapat perhatian. Kalau selama ini, jujur saja pembiayaan TKI kena lintah darat. Biayanya sebesar Rp 1 triliun dan nantinya alan disalurkan oleh lima bank,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid (Nusron) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat (26/6/15).
Dijelaskan Nusron, bank-bank yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan pembiayaan itu adalah tiga bank BUMN dan dua bank swasta yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Bank International Indonesia, dan PT Bank Sinarmas.
Nantinya, BRI akan menyalurkan Rp 400 miliar, Bank Mandiri sebesar Rp 200 miliar, BNI sebesar Rp 200 miliar, dan gabungan dua bank swasta tersebut akan memberikan pembiayaan sebesar Rp 200 miliar. Dana pembiayaan sebesar Rp 1 triliun tersebut diharapkan bisa menjaring 75 ribu nasabah.
“Sebetulnya keinginan kami adalah 150 ribu nasabah karena setiap tahunnya, penempatan TKI per tahun rata-rata 300 ribu orang dengan asumsi separuh mendapat pembiayaan. ” ujarnya.
Rencananya akan dikenakan sebesar 12 % effective rate (cicilan menurun), atau setara dengan 7 % flat rate.
Dengan penurunan bunga KUR bagi TKI dari 33 persen flat rate ke angka 7 persen flat rate, maka pemerintah juga akan melakukan subsidi atas selisih bunga tersebut.
Menurut Nusron, selama ini bunga pembiayaan KUR bagi TKI adalah sebesar 33 % flat rate dimana kredit memiliki tenggat waktu antara enam hingga sembilan bulan saja.
“Kalau dengan asumsi pinjaman sebesar Rp 15 juta, jadinya hanya kena bunga sekitar Rp 1,3 hingga 1,4 juta saja, bahkan bisa turun jadi Rp 1,1 juta. Biasanya debitur kena bunga Rp 4 juta, sekarang jadi Rp 1,1 juta sehingga beban bunga dengan jumlah pinjaman tersebut bisa berkurang hingga Rp 2,5 juta lebih,” tutur Nusron.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, diperlukan dana mencapai Rp 900 miliar untuk mensubsidi selisih bunga tersebut. Anggaran yang diperlukan untuk subsidi sebesar Rp 900 miliar, dengan asumsi bunga itu langsung turun ke angka 12 % effective rate ekuivalen dengan 7 % flat rate. (marto)