P3DN Perlu Dapat Dorongan dari Berbagai Kementerian
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) perlu mendapatkan dorongan dari berbagai kementerian lembaga, seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian, Kementerian Kominfo dan sebagainya.
Hal itu karena belanja modal, serta belanja barang dan jasa pemerintah merupakan potensi besar dalam P3DN.
Ketua Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Panggah Susanto menuturkan, P3DN merupakan smart policy, selain safeguard dan anti-dumping yang bisa menjadi obat.
Yakni mengobati sejumlah kerjasama perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang dinilai belum memberikan dampak seimbang bagi perekonomian Indonesia. Dan, kementerian lembaga menyimpan potensi besar dalam P3DN.
“Di sektor migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) potensinya sampai puluhan miliar. Sektor energi, seperti pengadaan tabung LPG, program pembangkit tenaga listrik, realisasi 2011 mencapai Rp 25 triliun. Sektor telekomunikasi juga berpotensi, dalam program Palapa Ring, ini jaringan cyber optic di KTI, program broadband, dan wimax,” tutur Panggah tentang potensi P3DN yang dimiliki kementerian lembaga.
Selain itu, Panggah menambahkan, sektor kesehatan juga menyimpan potensi P3DN, seperti untuk pengadaan alat kesehatan (alkes), yang mana potensinya mencapai Rp 14,7 triliun.
Sektor transportasi, realisasi pengadaan P3DN tahun 2011 saja mancapai US$ 101,5 juta, untuk pengadaan kapal tanker Pertamina.
Kendati banyak potensi yang bisa digali dari kementerian lembaga di pusat, Panggah menyadari P3DN yang sudah dimulai Kementerian Perindustrian sejak 2006, gaungnya belum terasa sampai ke daerah-daerah.
Oleh karena itu, ia menghimbau dalam Forum Koordinasi Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Nasional P3DN, untuk kembali mengangkat semangat penggunaan produk dalam negeri.
“Jangan sampai kita ketinggalan dari negara lain, yang cinta produk dalam negeri mereka. Jangan sampai Indonesia ketinggalan dari Malaysia yang telah mengimplementasikan “Buy Malaysia” yang kampanyenya baru diinisiasi tahun 2010,” tegas dia. (sabar)