Nasdem: Pemerintah Jelaskan Kenaikan BBM Cukup di Raker DPR

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah yang sukses harus mampu memperkecil ketergantungan dan memperbesar independensi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate dalam diskusi ‘Hak Interpelasi’ di Pressroom DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11) menanggapi usulan hak intepelasi terhadap Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, hak interpelasi pada dasarnya melekat pada setiap Anggota DPR dan harus dihormati, karena hak tersebut merupakan sesuatu yang serius dan bisa berdampak hukum. Namun Jhonny menjelaskan Presiden Jokowi telah menjelaskan alasan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni mengalihkan sektor konsumtif ke sektor produktif.

“Artinya, akan ada pengalihan untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan aktivitas ekonomi rakyat banyak. Pada sektor irigasi misalnya, infrastruktur nelayan untuk memungkinkan partisipasi langsung rakyat terhadap ekonomi dan menghasilkan masyarakat yang independen dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Johnny

Jhonny membenarkan kenaikkan harga BBM bersubsidi telah membawa dampak peningkatan harga bahan kebutuhan pokok. Namun dalam pandangannya, tujuan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah melindungi ekonomi makro.

“Hal itu juga telah memberi dampak perubahan asumsi-asumsi makro dalam APBN Perubahan kita,” paparnya.

Sehingga ia mengharapkan ada revisi terhadap APBN Perubahan, karena banyak parameter makro yang telah berubah.

“Pemerintah pun diharapkan memberi penjelasan lebih mendalam pada rapat kerja komisi di DPR, bukan langsung diinterpelasi,” pungkasnya. (nisa)