Menperin Tawarkan Industri Gula ke Gubernur
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Masih diimpornya gula membuat Indonesia mesti mempercepat peningkatan produksi gula nasional. Selain dikonsumsi langsung oleh masyarakat, gula juga dibutuhkan oleh industri makanan-minuman skala kecil hingga besar.
“Untuk itu, kami menggandeng para gubernur mempercepat produksi gula. Para investor tertarik masuk, namun membutuhkan penyediaan lahan seluas 10 ribu hektare kebun tebu untuk menyuplai setiap satu unit pabrik gula,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin pada diskusi yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Senin (15/6/2015).
Dikemukakan, industri gula menjadi salah satu pendorong industri di daerah dan dapat menyerap aliran investasi hingga Rp 3 triliun. Sekaligus, penyebaran dan pemerataan industri nasional ke luar Jawa.
“Jadi, kami tawarkan industri gula ini, tetapi para gubernur diharapkan mampu menyediakan lahan,” kata Menperin sembari menjelaskan, konsep industri gula yang diiringi pembukaan kebun tebu seluas 10 ribu ha bakal memberikan peluang kemitraan yang luas dengan para petani tebu lokal.
Siaran pers Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenperin, Hartono, menyebutkan, pertumbuhan kebutuhan gula mencapai 6 persen per tahun. Bahkan, pada 2015 ini diprediksi hingga 9 persen. Kebutuhan gula nasional diperkirakan 5,7 juta ton. Rinciannya 2,8 juta ton gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat langsung dan 2,9 juta ton gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri.
Menperin menegaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan setiap pemerintah daerah. Tujuannya agar kebutuhan industri di daerah sinkron dengan strategi Kementerian Perindustrian. Dikemukakan, pemerataan industri ke luar Jawa diyakini bakal makin cepat terwujud melalui kerja sama para gubernur. Paling utama ialah kemudahan perizinan usaha dan investasi.
“Investor berharap perizinan dipermudah dan agar industri pioner masuk yang diikuti industri pendukung, maka para gubernur memegang peran penting ikut mempermudah investasi,” ujarnya.
Ketua APPSI, yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pihaknya mengapresiasi program pengembangan industri oleh Kemenperin. Menurutnya, sinkronisasi dapat dipercepat dengan diskusi langsung antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, seperti dengan Menteri Perindustriani.
“Salah satunya, soal penyediaan cold storage bagi industri perikanan. Spesifikasi kebutuhan nelayan di daerah akan dikomunikasikan dengan Kemenperin agar kualitas tangkapan lebih baik dan mendorong industri olahan,” ujarnya. (ender)