Manajemen Menutup Pabrik Garmen PT Cahaya Timur Garment Sepihak, Karyawan Protes, Gaji tidak Dibayar

PEMALANG, (tubasmedia.com) – Ratusan buruh pabrik garmen, PT Cahaya Timur Garment menolak pabrik ditutup sepihak oleh pihak menejemen, sebelum hak-hak karyawan termasuk gaji di bulan Februari 2024 dibayarkan.

Permintaan itu disampaikan para karyawan pabrik saat menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik jalan Lingkar Pantura, Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (7/3/2024).

Para karyawan pabrik dengan menggunakan pengeras suara, terus menyuarakan tuntutanya kepada pihak perusahaan yang sudah sewenang-wenang menutup pabrik secara sepihak tanpa membayar hak karyawan.

Human Resource Development (HRD) PT Cahaya Timur Garmindo (CTG) Titut, yang ikut dalam aksi tersebut menjelaskan, pemilik perusahaan memiliki persoalan internal yang seharusnya tidak mengorbankan para pekerja.

Menurutnya, sebagaimana informasi pada pengumuman yang ditempel pada gerbang pabrik, pemilik PT CTG telah menjual gedung dan aset pabrik kepada pengusaha asal Korea dengan harga Rp 60 miliar dengan tanda jadi Rp 13 miliar.

“Pemilik perusahaan PT CTG informasinya telah menjual seluruh aset pabrik, tetapi penjualan itu tidak diketahui oleh pihak menejemen bahkan akses ke pabrik telah dikunci dan tidak memberikan hak-hak karyawan,” kata Titut.

“Gaji bulan Februari yang seharusnya dibayarkan pada 8 Maret tidak jelas karena seluruh akses pabrik ditutup. Selain itu, uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 lalu baru dibayar 50 persen,” katanya.

“Ini ada persoalan internal perusahaan, tetapi para buruh malah menjadi korban, kasihan nasibnya apalagi sebentar lagi mau puasa dan lebaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Umroni berjanji akan memfasilitasi para buruh dengan pihak perusahaan karena sebagaimana aturan yang berlaku perusahaan wajib memberikan hak para pekerja.

“Tuntutan seluruhnya sudah kami catat dan besok akan segera dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dan perwakilan buruh. Sebab perusahaan dimiliki warga negara asing sehingga harus menggunakan mekanisme yang tidak mudah,” kata Amroni. (sabar)