Mahfud Sebut Gatot Sangat Primordialistik

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD mengritik kampanye mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (GN) dalam Pilkada di Sumatera Utara.

Mahfud MD menilai seruan GN sangat primordialistik dan kurang pantas diucapkan oleh tokoh bangsa yang merupakan mantan Panglima TNI.

Dalam pidato di depan ribuan orang, Gatot menyerukan agar orang Sumatra Utara memilih orang Sumatra Utara untuk menjadi pemimpinnya.

Dalam rekaman video yang kemudian diviralkan tersebut GN memprovokasi dengan isu primordialistik.

Katanya, orang Sumatra Utara minum air Sumatra Utara yang kemudian menjadi darahnya, makan makanan Sumatra Utara yang kemudian menjadi dagingnya.

Oleh sebab itu orang Sumatera Utara harus memilih putera Sumatera Utara sebagai pemimpinnya. Untuk memilih berdasar ikatan promordial seperti kesukuan, agama dan kedaerahan itu memang boleh sesuai dengan kesadaran dan identifikasi diri masing-masing warga negara.

“Seruan GN yang sangat primordialistik itu kurang pas diucapkan oleh tokoh sekaliber GN yang mantan Panglima TNI,” ungkapnya (27/6/2018).

Menurutnya, memilih berdasar ikatan promordial seperti kesukuan, agama dan kedaerahan itu memang boleh sesuai dengan kesadaran dan identifikasi diri masing-masing warga negara.

“Tetapi hal itu tidak boleh dibilang sebagai keharusan. Boleh itu mubah, bukan wajib,” tekan Mahfud MD lagi.

Mahfud MD mengingatkan bahwa di dalam kontestasi politik memang ada kesempatan berkampanye tetapi keutuhan bangsa dan negara harus dinomersatukan.

“Kampanye yang menyuruh orang memilih berdasarkan kedaerahan sesungguhnya membawa kemunduran bagi demokrasi. Kalau mengatakan itu harus, maka bisa mengganggu proses asimilasi atau pembauran,” tandas Mahfud lagi.

Gatot Nurmantyo melakukan kampanye secara tidak bijak, tidak menomorsatukan keutuhan bangsa. Sikap GN yang menyuruh masyarakat memilih berdasarkan kedaerahan justru membawa kemunduran bagi demokrasi serta mengganggu proses asimilasi atau pembauran.

“Pilkada itu hanya memilih pemimpin untuk lima tahun, jangan sampai merusak persaudaraan sebangsa yang untuk selamanya,” tambahnya. (red)