Larang Menterinya Rapat di DPR, Jokowi Dituding Diktator

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan seluruh menterinya untuk tidak menghadiri undangan rapat DPR.

“Fungsi DPR mengawasi pemerintah, enggak boleh pemerintah meminta penundaan sedetikpun, hak DPR untuk mengawasi pemeritah karena ini adalah hak dari konstitusi sehingga enggak ada alasan yang kuat mereka membuat surat edaran seperti itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurut dia, langkah yang dilakukan Jokowi bisa memberikan preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.

“Karena bisa dicurigai ini mengarah kepada sistem kediktatoran kalau dia melakukan pengabaian seperti ini. Enggak bisa pemerintah seenaknya lakukan penundaan apalagi melarang menterinya untuk ke DPR,” paparnya.

Oleh karena itu kata dia, Pimpinan DPR akan mengambil langkah tegas bagi pemerintah.

“Kita tetap panggil, kalau 3 kali engga datang, ya silakan memang dia mau menjalankan negara ini dengan kediktatoran atau apa. Semua harus melalui DPR,” pungkasnya.(nisa)