Kritisi Anggaran Lem Aibon Anies Baswedan, PSI Disemprot Gerindra

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua ‘menyemprot’ William Aditya Sarana dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena dianggap tidak berwibawa menjadi anggota legislator.

Politikus Fraksi Partai Gerindra ini meminta William untuk menjaga harga diri dan tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi.

“Sebagai anggota dewan itu perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi.”

“Aspirasi itu boleh keluar setelah kami melakukan pembahasan, jangan sampai artinya belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Inggard saat rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) dengan Satpol PP DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10/2019).

Pernyataan Inggard menyusul jumpa pers yang digelar William dan Idris Ahmad pada Rabu (30/10/2019) siang. Saat itu, William dan Idris mengkritisi usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar, dan komputer baru Rp 132 miliar.

“Saya berharap forum yang kencang itu adanya di ruangan ini. Kalau mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar (jangan lewat jumpa pers),” katanya.

Dalam kesempatan itu, Inggard menyebut nama William yang merupakan politikus junior yang baru duduk di DPRD DKI Jakarta.

Kata dia, berbicara di publik melalui media memang diperlukan, tapi harus melihat konteks yang dibahas.

“Khususnya pada Saudara William. Anda ini kan baru, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di tv, itu boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif (rancangan),” paparnya.

“Ketika itu disampaikan, nanti juga akan bahas. Artinya jangan sampai ada prasangka buruk.”

“Anda kan juga baru di sini (DPRD), apalagi masih muda kan. Saya berharap Komisi A jangan terlalu maju depan tapi enggak punya arah

Sebagai pengawas pemerintah, kata dia, hubungan antara legislatif dengan eksekutif merupakan mitra kerja. Bila ada persoalan yang harus dibicarakan baik-baik, harusnya berbicara langsung dengan eksekutif, sehingga tidak menimbulkan polemik.

“Kalau perlu ngomong di dalam, jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantes ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan rancangan KUA PPAS serta Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020.

Paparan Anies Baswedan dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta, lewat video yang diunggah di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Rincian

Dalam paparan di Balai Kota DKI Jakarta pada 23 Oktober 2019, Anies Baswedan menjabarkan ada 12 usulan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam KUA PPAS 2020 yang dianggap tidak lazim.

Rinciannya:

– Pulpen: Rp 635 miliar;

– Tinta printer: Rp 407,1 miliar;

– Kertas ukuran F4, A4, dan Folio: Rp 213,3 miliar;

– Buku folio: Rp 79,1 miliar;

– Pita printer: Rp 43,2 miliar;

– Balliner: Rp 39,7 miliar;

– Kalkulator: Rp 31,7 miliar;

– Penghapus cair: Rp 31,6 miliar;

– Rotring: Rp 15,6 miliar;

– Laser pointer: Rp 5,9 miliar;

– Film image: Rp 5,2 miliar;

– Stabilo: Rp 3,7 miliar.

Jumlah pengajuan anggaran pengadaan ATK tersebut meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada 2019, menjadi Rp 1,654 triliun pada 2020.

Sedangkan belanja Sarana Teknologi Informasi yang semula Rp 60 miliar pada 2019, menjadi Rp 67,4 miliar pada 2020.

“Abrakadabra enggak itu? Bagaimana kita menjelaskannya, belanja alat tulis kantor dari Rp 349,5 miliar jadi Rp 1,654 triliun? Sekarang pertanyaan saya, who gets what, where, when, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self humiliation, ini namanya mempermalukan diri sendiri,” tegas Anies Baswedan.

Anies Baswedan lantas menunjukkan jumlah anggaran yang membengkak, mulai dari yang terendah, yaitu:

– Sudin Pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 250 persen, dari semula Rp 12,3 miliar menjadi Rp 43 miliar;

– Sudin Pendidikan 1 Jakarta Utara sebesar 330 persen, dari semula Rp 17,3 miliar menjadi Rp 74,8 miliar;

– Sudin Pendidikan 2 Jakarta Barat sebesar 352 persen, dari semula Rp 22,8 miliar menjadi Rp 103,5 miliar;

– Sudin Pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 420 persen, dari semula Rp 25,7 miliar menjadi Rp 134,1 miliar;

– Sudin Pendidikan 2 Jakarta Utara sebesar 596 persen, dari semula Rp 19,5 miliar menjadi Rp 136,3 miliar;

– Sudin Pendidikan 2 Jakarta Selatan sebesar 677,4 persen, dari semula Rp 25,9 miliar menjadi Rp 201,9 miliar;

– Sudin Pendidikan 1 Jakarta Selatan sebesar 756 persen, dari semula Rp 23,6 miliar menjadi Rp 202 miliar;

– Sudin Pendidikan 1 Jakarta Timur sebesar 603 persen, dari semula Rp 43 miliar menjadi Rp 303,2 miliar; dan yang tertinggi adalah Sudin Pendidikan 2 Jakarta Timur sebesar 836,8 persen, dari semula Rp 35,9 miliar menjadi Rp 337 miliar.

“Ini baru belanja alat-alat kantor, ini baru dikumpulkan dari anggaran yang naiknya di atas Rp 1 miliar ya.”

“Bapak ibu sekalian, your out, out. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan kepada publik, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak bisa,” tegasnya.

Dirinya kemudian menganalogikan pengadaan yang menurutnya sangat berlebihan dengan menunjukkan tiga buah laser pointer yang dipegangnya.

“Saya punya laser pointer tiga, di tempat yang sama, tiga, masih mau belanja lagi?”

“Di mana-mana ada ini, betul tidak bapak-ibu sekalian? Ini baru di ruangan ini, belum lagi yang ada di kantong-kantong kita semua. Stop doing this, berhenti mengerjakan ini semua,” perintah Anies Baswedan. (red)