Kenapa Pemodal Yang Selalu Diuntungkan?

Oleh: Fauzi Azis

RINGANKAN beban hidup kami!!! Ini adalah salah satu contoh suara rakyat, sekaligus harapan rakyat yang disampaikan kepada para pemimpinnya. Harapan rakyat kepada pemerintahnya yang dinilai mempunyai kapasitas untuk menjawabnya karena di pundaknya melekat sebuah kewenangan.

Respon tersebut tidak diwujudkan dalam janji, tapi harus dalam bentuk tindakan. Sebagai pemerintah, hak jawab yang dimilikinya adalah dengan membuat regulasi agar harapan rakyat tersebut bergeser menjadi sebuah realitas. Kalau beban rakyat tadi menjadi berkurang dan rakyat merasakan manfaatnya, berarti regulasi yang dibuat pemerintah sangat mujarab.

Jika dinilai tidak menghasilkan dampak apa-apa, maka rakyat tetap akan berharap agar apa yang menjadi tuntutannya dapat dipenuhi. Konsepnya menjadi sangat sederhana, yaitu di satu pihak ada harapan dari rakyat tentang perlunya perbaikan taraf hidupnya (aspek demand) dan di lain pihak pemerintah wajib meresponnya melalui regulasi yang dibuatnya (aspek supply).

Dengan demikian, kalau demand dan supply ketemu pada waktu yang tepat, hampir pasti akan terjadi titik temu yang akan menguntungkan kedua belah pihak, yakni kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah. Keduanya pasti enjoy dan terpuaskan karena apa yang menjadi harapan rakyat dan apa yang menjadi ketetapan pemerintah, sama-sama mendatangkan manfaat.

Jika hal yang demikian terjadi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tenang dan damai. Tidak akan terjadi ribut-ribut seperti yang sekarang banyak terjadi. Pertanyaan yang muncul, kenapa dalam realitasnya tidak seperti itu? Jawaban yang paling umum, pemerintah tidak berhasil mengelola harapan (hope management).

Ketidak berhasilan tersebut tentu banyak penyebabnya. Diantaranya tidak cepat dan tidak tepat merespon setiap harapan. Terlambat menjawab problem yang timbul di masyarakat. Komunikasi publik tidak berjalan inten dan kontinyu. Yang banyak dilakukan justeru penanganan case by case, tidak sistemik dan penyelesaiannya menjadi sangat dangkal.

Komunikasi publik lebih banyak terjadi dalam skala formalitas belaka. Dalam beberapa hal hanya untuk sekedar menghabiskan anggaran. Konflik kepentingan sangat mengedepan dirasakan dan biasanya hasil akhirnya hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan kepentingan rakyat pada umumnya terabaikan.

Contoh soal, kasus tanah yang diuntungkan pasti pemodal bukan rakyat. Dalam soal pengelolaan sektor pertambangan, lagi-lagi yang diuntungkan adalah pihak pemodal sementara kepentingan rakyat di nomor sekiankan. Hampir pasti dalam kasus-kasus seperti itu, selain persoalan konflik kepentingan sangat menonjol, juga menjadi tempat perburuan rente ekonomi yang subur.

Ilustrasi tersebut memberikan suatu gambaran tentang keadaan kehidupan dan yang menyebabkan kemudian rakyat mencari jalannya sendiri untuk berjuang mempertahankan haknya.

Dianggap gagal mengelola harapan rakyat dan tidak berhasil melakukan komunikasi publik yang baik dan efektif sangat beresiko bila faktor kelemahan mengelola harapan ini terus berlanjut. Bisa merusak tatanan hidup dalam negara yang demokratis. Jadi, problemnya menjadi sangat mudah disimpulkan bahwa ketika demand rakyat tidak dapat ketemu dengan sisi supply yang menjadi otoritasnya negara/pemerintah pada saat yang tepat, maka terjadilah kegaduhan demi kegaduhan.

Di pihak lain, proses komunikasi publik yang tidak berjalan efektif dan lagi-lagi tidak terkelola dengan baik, maka persoalan sosial dan ekonomi rakyat juga banyak yang tidak terselesaikan tuntas. Contoh soal Papua. Problem di daerah perbatasan di Kalimantan dan di tempat-tempat lain menjadi salah satu indikasi ketidak berhasilan mengelola harapan rakyat.

Semoga catatan kecil ini dapat terbaca oleh para calon presiden tahun 2014 dan juga para calon gubernur, bupati dan walikota. Juga para calon anggota lembaga legislatif. Just do it, solve the problem dan manage harapan rakyat Indonesia dengan penuh tanggung jawab. ***