Kebudayaan Selama ini Dianaktirikan

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (Tubas) – Pemerintah akan menyusun dan menyelesaikan akhir 2011 cetak biru kebudayaan sebagai panduan dan payung strategi serta arah kebijakan pengembangan kebudayaan 15-20 tahun ke depan. Proses penyusunan itu akan dilakukan pemerintah bersama kalangan akademisi, budayawan, seniman, dan pekerja seni melalui serangkaian urun rembuk kebudayaan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti seusai upacara pelantikan di Istana Negara, Rabu (19/10). Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mempunyai dua wakil masing-masing membawahi bidang pendidikan dan kebudayaan.

Mendikbud, Mohammad Nuh sendiri mengakui, sampai saat ini belum ada cetak biru strategi kebudayaan karena menunggu urun rembuk dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Sementara itu berbagai pihak mengungkapkan bahwa pemerintah memang selama ini tidak memmpunyai strategi kebudayaan, dan itu merupakan pertanda pemerintah tidak serius menangani kebudayaan. Dengan kata lain, selama ini kebudayaan memang dianaktirikan dan dipindah dari Depdikbud dulu ke Depbudpar.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengatakan, kebudayaan selama ini mengalami penyempitan makna karena pemerintah tidak memiliki strategi pengembangan kebudayaan yang jelas. Selama ini kebudayaan hanya diartikan sebagai kesenian yang berujung pada produk materiil dan komersial. “Selama ini semua hanya sporadic, seperti mengirim misi budaya ke luar negeri dengan seni tari tradisional,” katanya.

Padahal, menurut Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rachman menegaskan, kebudayaan bukan semata-mata kesenian, melainkan juga gaya hidup, nilai dan norma, agama, keyakinan, dan kepercayaan, bahasa serta komunikasi. “Pemerintah harus bisa mengurai nilai dan norma apa yang harus dikembangkan,” katanya.

Arief juga menyesalkan kebijakan pemerintah selama ini yang seakan menjadikan kebudayaan sebagai tunggangan pariwisata yang berujung pada produk komersial. “Konsep yang hanya merujuk kepada pencapaian masyarakat sejahtera, hanya menjadikan masyarakat yang materialistis,” katanya. (apul)