Kebijakan Pemerintah Wajib Pakai Rupiah di Pelabuhan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Aviliani, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai kebijakan tranksaski di pelabuhan wajib pakai rupiah yang diberlakukan pemerintah cenderung dipaksakan.

Aviliani berpendapat, kebijakan ini akan menyulitkan Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Karena sampai saat ini, aktivitas di pelabuhan masih didominasi kapal dari asing. Sebab itu, bila kebijakan tersebut diterapkan hanya akan menyulitkan Pelindo.

Untuk memperbaiki nilai transaksi menggunakan rupiah yang defisit memerlukan cukup waktu. Diperlukan pembiayaan terhadap kapal lokal agar bisa tercapai

“Masih butuh waktu untuk penerapannya. Kalau dipaksakan Pelindo akan jadi korban. Belum ada yang membiayai kapal local. Sedangkan kapal asing bayarnya pakai USD,” ujar Aviliani, Jakarta, Sabtu (11/4).

Perlu diberikan waktu kepada Pelindo. Jangan menyelesaikan masalah negara tapi mengorbankan yang lain (Pelindo). Butuh komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan aktivitas transaksi pelabuhan tersebut.” pungkasnya.(rika)