Kampus Kembali Kritisi Jokowi, Adili Jenderal Pelanggar HAM, Pemilu Membawa Kehancuran…

BANDUNG, (tubasmedia.com) – Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang tergabung dalam Aliansi Parahyangan Bergerak (Arak) melakukan aksi di depan kampus Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Jl. Ciumbuleuit No.94 Bandung pada hari Selasa (5/2) pukul 15.00 WIB.

Aksi tersebut merupakan bentuk seruan untuk mahasiswa Unpar dan segenap Civitas Akademika untuk menyikapi kondisi politik dan demokrasi pasca pemilu 2024.

Massa aksi menganggap Pemilu 2024 membawa kehancuran nilai-nilai demokrasi dan pembangkangan terhadap moral dan etik sebagai bentuk pengkhianatan rezim kepada rakyat.

Dalam aksinya mahasiswa melakukan orasi yang diwarnai dengan poster “adili jenderal pelanggar HAM” dan bakar ban sebagai simbol perlawanan terhadap rezim. Tak lupa selebaran terkait kondisi politik dan demokrasi hari-hari ini disebarkan kepada beberapa mahasiswa dan warga yang menyaksikan.

Aksi tersebut sontak menarik atensi banyak mahasiswa, ratusan mahasiswa ikut berdiri dan menyambut sorak sorai dan bertepuk tangan setiap kali orator mengucapkan “hidup mahasiswa” dan “hidup rakyat Indonesia meski kerap dihalangi oleh aparat keamanan.

Mahasiswa Fakultas Hukum 2022 Unpar sekaligus Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa, Lawrance Luhut Situmorang mengatakan, kontestasi politik 2024 tidak layak lagi dikatakan sebagai pesta rakyat, karena nyatanya pesta demokrasi tersebut hanya milik segelintir orang.

“Kontestasi politik 2024 tidak layak lagi dikatakan sebagai pesta rakyat, Pemilu 2024 hanyalah pesta Presiden Jokowi serta oligarki yang ada di belakangnya dan Pemilu 2024 kemarin hanyalah sebagai ajang untuk mempertahankan dinasti kekuasan Jokowi,” ujarnya.

Lalu Luhut mencontohkan beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh putra sulung Presiden Indonesia, Jokowi sebagai bentuk dinasti kekuasaannya. Diketahui, Gibran Rakabuming Raka diputuskan melanggar kode etik melalui putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

Pembangkangan

“Hal ini ditunjukkan pula secara culas melalui pembangkangan konstitusi yang mengakibatkan anak dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dapat maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto,” jelasnya.

Selain itu, ia juga memaparkan rentetan kecurangan pemilu yang dilakukan secara masif oleh segelintir orang yang berkuasa di Indonesia. Seperti Presiden Joko Widodo yang dinilai berpihak kepada paslon 02, Menteri-menteri jokowi yang berkampanye tanpa melakukan cuti sebagai pejabat, dan Ketua KPU RI dan 6 anggotanya yang diputuskan bersalah oleh DKPP karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran.

“Serangkaian pengkhianatan rakyat ini kemudian menghasilkan sementara presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang merupakan jenderal yang telah dipecat 26 tahun yang lalu dari kesatuan TNI karena terbukti telah melakukan pelanggaran,” lanjutnya.

Luhut melanjutkan, Serangkaian yang dianggap sebagai kecurangan tersebut dianggap sebagai cara Jokowi membajak reformasi secara leluasa.

“Melalui bentuk pembungkaman-pembungkaman ruang bebas berekspresi, penggusuran terhadap tanah-tanah rakyat, pendidikan yang dimonopoli serta masih terpeliharanya KKN di era reformasi sekarang tak ubah seperti rezim orde baru Soeharto,” sebut Luhut.

Oleh karena itu Luhut mengajak semua kalangan tidak tinggal diam dan memobilisasi kekuatan rakyat sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim fasis hari ini.

“Dimulai dari lingkaran-lingkaran terkecil dan gerakan-gerakan kecil melalui penyadaran kolektif. Rekan-rekan mahasiswa terkhususnya mengajak untuk bergerak turun ke masyarakat, terlibat dalam setiap gerakan rakyat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi,” ajak Luhut. (sabar)