Industri Pangan Olahan Rentan Bahan Baku Gula

Laporan: Redaksi

Dirjen Industri Industri Kecil Menengah (IKM), Euis Saedah

JAKARTA, (TubasMedia.Com) — Dirjen Industri Industri Kecil Menengah (IKM), Euis Saedah mengatakan potensi industri pangan mencapai 1,5 juta (dari 3,8 juta IKM) nasional, berasal dari industri pangan olahan sangat bagus. Namun rentan terhadap ketersediaan bahan baku khususnya gula.

“Dalam pemenuhan kebutuhan ini antara perusahaan besar dan kecil bagaikan ‘Jaka Sembung Main Gitar’ (gak nyambung). Untuk itu, harus ada kepedulian antara pengusaha besar gula dengan IKM dalam penyediaan bahan baku gula rafinasi (gula putih),” jelasnya di sela-sela penandatangan Nota Kesepahaman KUD Wenang Manado Sulawesi Utara dengan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Penggunaan gula rafinasi ini, kata Euis, sangat bagus khususnya untuk menjaga kualitas produksi pangan olahan tetap terjaga. Kalau pakai gula rafinasi tidak gampang blenyek dan tetap garing. Dengan kebutuhan gula putih mencapai seribu ton per bulan, melalui nota kesepahaman ini diharapkan suplainya lebih terjamin.

Ketua Asosiasi Industri Menengah Agro (Aikma), Suyono mengungkapkan, IKM dihadapkan pada kondisi seperti tersangka pelaku kejahatan jika membawa gula rafinasi. Padahal, memakai gula rafinasi justru sangat menjamin kualitas produk makanan yang kita diproduksi seperti dodol garut dan kue semprong. “Di Garut, kita butuh gula rafinasi sekitar 15 ton-20 ton per hari untuk membuat dodol dan kue semprong” katanya.

Sebelum menggunakan gula rafinasi, tambah Suyono, ordernya sering dikembalikan dari Malaysia, Singapura dan Thailand. Ekspor dodol ke Abu Dhabi tahun sebelumnya ditolak karena di kontainer berjamur dan lengket di kemasan. “Sekarang dengan gula rafinasi kualitanya lebih garing dan tidak berjamur.” jelasnya.

Pertumbuhan IKM pangan sekitar 16 persen di atas pertumbuhan IKM yang hanya 10 persen. Jadi sangat cepat sekali. Sayangnya, kata Euis, daya saing menghadapi globalisasi perdagangan Asean 2015, masih rendah. Untuk itu, Kemenperin harus memfasilitasi pembinaan. (red/sis)