Indonesia Diancam AS Lagi Tambahan Tarif 10 Persen Gegara Masuk BRICS
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Upaya negosiasi pemerintah Indonesia dalam beberapa bulan terakhir belum membuahkan hasil. Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif impor 32 persen untuk barang dari Indonesia, meski pemerintah telah menawarkan kerja sama senilai 34 miliar dollar AS untuk pembelian produk pertanian dan energi.
Kini muncul ancaman tambahan tarif 10 persen, menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok ekonomi BRICS. Trump menilai negara anggota BRICS membentuk koalisi anti-AS.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Trump memang sudah menyebut soal tarif tambahan tersebut. Namun pemerintah masih menunggu hasil negosiasi. “Itu kan sudah disebut ya oleh Pak Trump, tapi kita masih lihat ini. Namanya negosiasi kan kita belum tahu hasilnya. Nanti kita lihat saja dari Pak Menko (Airlangga),” kata Febrio di Gedung DPR RI, Selasa (9/7/2025).
Sejumlah ekonom menilai keputusan Trump tetap memberlakukan tarif 32 persen menunjukkan kegagalan pemerintah dalam negosiasi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia justru berisiko terkena tambahan tarif karena masuk BRICS.
“Indonesia ini masalahnya kan Trump baru saja mengumumkan Indonesia kena 32 persen, kemudian Indonesia gabung BRICS itu tambahannya 10 persen. Jadi bisa sampai kena tarif 42 persen. Ini kan berarti enggak ada kemajuan dari sisi negosiasi,” ujar Bhima.
Namun Bhima melihat keanggotaan Indonesia di BRICS bisa dijadikan peluang untuk diversifikasi pasar ekspor ke sesama anggota. Achmad Nur Hidayat menyebut pemerintah gagal menjaga kepentingan nasional. Menurut dia, pemerintah terlalu fokus pada pertemuan formal, tanpa menyusun peta jalan diplomasi yang sesuai kepentingan nasional dan preferensi kebijakan Trump.
Thailand dan Kamboja, kata Achmad, justru berhasil menurunkan tarif dari 36 persen dan 49 persen menjadi hanya 10 persen. Sementara Indonesia tetap dikenai tarif 32 persen seperti pengumuman 2 April dan 7 Juli lalu.
“Indonesia telah gagal menegosiasikan kepentingan nasionalnya. Klaim pemerintah bahwa negosiasi berlangsung intensif tidak memiliki arti ketika hasil akhirnya nihil,” katanya.
Hantam Industri
Ia menambahkan, tarif setinggi itu akan menghantam industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur dan produk pertanian. Dalam perdagangan global, selisih margin 5 persen saja bisa memindahkan kontrak dagang ke negara lain.
“Produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk agro-manufaktur akan langsung kehilangan daya saing di pasar AS,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani masih melihat peluang penurunan tarif. Ia menilai negosiasi belum selesai.
“Apindo memandang penting untuk menunggu pernyataan dan posisi resmi pemerintah Indonesia guna memastikan pijakan bersama dalam menyikapi situasi ini,” kata Shinta, Selasa. (sabar)