Harga Daging Tetap Tinggi, DPR Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri Rini

JAKARTA, (tubasmedia.com)  – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi anak buahnya, terkait masih tingginya harga daging sapi di pasaran.

Termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno yang sempat sesumbar bisa menurunkan harga daging sapi di minggu pertama Ramadan. Sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa harga daging sebesar Rp 80 ribu per kilogram.

Alih-alih harga longsor, daging sapi di pasaran rata-rata masih di atas Rp 100 ribu per kilogram. “Sebaiknya ya harus dievaluasi dong. Namanya juga kepala negara, punya hak untuk melakukannya. Siapapun dia menterinya, apakah menteri BUMN atau lainnya,” papar Herman di Jakarta, Senin (13/06/2016).

Masih menurut politisi Demokrat ini, kenaikan harga komoditas pangan, memang tidak hanya terjadi era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Di era sebelumnya juga terjadi namun bisa terkendali, alias tidak liar seperti saat ini. “Bahkan saat ini harga daging sapi sudah mencapai Rp120.000 per kilogram,” papar alumni IPB ini.

Selanjutnya Herman membandingkan dengan manajerial SBY. Di mana, evaluasi terhadap komoditas pangan termasuk sapi dan kerbau selalu diprioritaskan.

Pada 2011, kata Herman, dilakukan sensus untuk mengukur kemampuan riil dari produksi dalam negeri dalam memenuhi permintaan. Didapatkan; kebutuhan daging sapi mencapai 500 ribu ton per tahun.

“Dan, progresnya jelas. Setiap tahun, impor bisa turun, dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor. Jadi, orientasinya tetap menuju kepada swasembada pangan,” papar Herman.

Herman juga mengkritisi pemerintah yang berkutat di urusan Pajale (padi, jagung dan kedelai). Sementara untuk pemenuhan daging sapi terlupakan. “Buktinya, impor sudah dibuka, namun harga masih mahal,” paparnya.

Atas hasil ini, lanjut Herman, Presiden Jokowi layak untuk melakukan eveluasi terhadap kinerja para menteri. “Tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kami yakin, Presiden Jokowi punya tujuan baik. Hanya saja belum nyambung dengan para menteri,” tukas Herman. (red)