Hanya Perbaiki Infrastruktur Lunak Pelabuhan, Indonesia Menghemat Rp 700 Triliun

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Tanpa perlu membangun pelabuhan baru dan hanya dengan memperbaiki infrastruktur lunak, regulasi, dan tata niaganya, Indonesia berpotensi menghemat Rp 700 triliun. Selain itu meningkatkan 0,6 – 0,7 persen pertumbuhan ekonomi. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, Senin (2/3/2015), penghematan hingga Rp 700 triliun dapat tercapai dengan mengintegrasikan antara custom dan karantina di pelabuhan.

Tidak membangun dermaga baru, tidak membeli kapal baru, tidak membeli crane baru yang dipasang di pelabuhan. Yang diutak-utik cuma infrastruktur lunaknya, regulasi, tata niaganya. Begitu dikemukakan Andi Widjajanto saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.  Dikemukakan, perbaikan infrastruktur merupakan komponen ketiga dari lima komponen poros maritim, yakni konektivitas maritim.

“Jadi bukan hanya hard infrastructure-nya, tapi juga soft infrastructure-nya,” kata Andi, seperti dikutip dari laman Setkab, Senin malam.
Ia mengatakan, selain akan menekan efisiensi, juga diyakini akan membantu Indonesia mencegah transnational crime di laut.
Seskab mengemukakan, tiga perspektif besar untuk menyusun poros maritime. Pertama, politik luar negeri suatu negara harus relevan dengan karakter dasar geografi negara tersebut. Kedua, apa yang akan menjadi sumber kekuatan di abad ke-21. Yang ingin diperjuangkan

Indonesia ke depan, source of power ke depan bukan militer, ekonomi, tapi sesuatu yang setiap saat kita lakukan setiap hari, yaitu konektivitas. Ketiga, berkaitan dengan satu konsep/gagasan klasik yang diterima semua anak sekolah ketika disebut bahwa Indonesia berada pada kawasan strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudra. (ril/ender)