Halo… Dinas Kebersihan DKI, Sampah Bertumpuk di Mana-mana
Oleh: Anthon P Sinaga
ilustrasi
JAKARTA sebagai Ibukota negara, sejak dulu terus didera masalah sampah. Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak mampu membersihkannya, karena hanya memiliki 801 truk, itu pun 501 truk sudah tidak layak lagi dipakai. Sebanyak 6.000-6.500 ton sampah Jakarta tiap hari, harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang, Bekasi.
Padahal, selama ini, Pemprov DKI Jakarta telah menggulirkan rata-rata Rp 1 triliun untuk pengelolaan sampah. Selain oleh armada Dinas Kebersihan DKI, pengangkutan sampah juga dilakukan oleh 26 perusahaan swasta, dengan kontrak kerja hingga 31 Desember 2013. Namun, kontraknya tidak diperpanjang lagi. Sehingga, hanya Dinas Kebersihan yang mengangkutnya sendiri.
Sedangkan pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang masih tetap dilaksanakan oleh dua kontraktor swasta, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy, selama 15 tahun, yang akan berakhir Desember 2023. Namun, kedua kontraktor ini pun tidak jelas hasil kerjanya.
Melihat karut-marut pengelolaan sampah selama ini, wajar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berang, karena biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI per tahun untuk pengelolaan sampah cukup besar, dan khusus tahun ini Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Ahok menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah selama ini. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta.
Dugaan serupa juga disampaikan oleh peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Ia mengatakan, indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. “Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu, sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah lebih baik,” kata Firdaus.
Masalah pengelolaan sampah memang terus menjadi persoalan di kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Soalnya, sampah belum bisa didayagunakan untuk lebih bermanfaat seperti di negara tetangga bisa dijadikan bahan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau menjadi pupuk kompos ataupun diproses menjadi balok-balok yang bisa dijadikan bahan bangunan.
Dinas Kebersihan DKI yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, tampaknya hanya berpikir konservatif seperti bos tukang gerobak saja. Mestinya harus berpikir modern, antara lain punya bidang Litbang (penelitian dan pengembangan) dan riset, serta melakukan studi banding ke negara yang berhasil mengelola sampahnya dengan baik, seperti Jepang dan Singapura. Bagaimana sistem pengumpulan yang efektif, hingga pemanfaatannya. Jangan hanya seperti tukang gerobak sampah saja.
Contoh kota Bandung saja, kini sudah berencana membangun PLTSa, yang harga satu unit saja hanya Rp 88 miliar; untuk mengatasi masalah sampahnya. DPRD Kota Bandung sudah menyetujui rencana itu. Hanya saja Wali Kota Ridwan Kamil masih ingin mencoba mengembangkan teknologi Biodigester atau mesin “pemakan sampah”, yang harga satu unit hanya Rp 8 juta. Ia merencanakan 10.000 mesin “pemakan sampah” akan dibagikan ke tiap RT di kota Bandung.
Dikatakan, dengan menggunakan mesin “pemakan sampah”, persoalan sampah organik bisa diselesaikan di tingkat RT, karena ampasnya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman dan gas yang dihasilkan bisa disalurkan ke rumah-rumah warga untuk keperluan masak.
Bisa Bangun 10 PLTSa
Sesungguhnya, dengan alokasi anggaran Dinas Kebersihan DKI sebanyak Rp 1,3 triliun setahun saja, setidaknya 10 PLTSa atau senilai Rp 880 miliar sudah bisa dibangun untuk mengolah sampah di DKI Jakarta. Sisanya, masih bisa dikombinasikan dengan pengadaan Biodigester (“pemakan sampah”) di ribuan RT. Sehingga, setiap RT bisa juga memproduksi pupuk organik dan gas untuk keperluan masak.
Dengan membangun 10 unit PLTSa, berarti bisa disebar masing-masing 2 unit di lima wilayah kota Jakarta. Sehingga, pengangkutan sampah di masing-masing wilayah pun lebih dekat dan menjadi lebih murah, tidak perlu harus terpusat ke TPA Bantar Gebang,Bekasi, dengan kendala kemacetan lalu lintas. ***