Gerindra Minta Anies Baswedan Dipecat, Ini Alasannya…
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Ketua Umum Gerindra minta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dicopot dari jabatannya. Adalah Arief Poyuono salah satu politisi partai Gerindra meminta Anies Baswedan dinonaktifkan dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pasalnya menurut Arief Poyuono, Anies Baswedan layak dinonaktifkan karena telah melanggar Undang-undang No 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Diketahui sebelumnya Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara ketat akibat kasus covid-19 di DKI Jakarta dalam beberapa hari belakang meningkat, mulai 14 September 2020 mendatang.
Tidak hanya soal kasus covid-19. Penetapan PSBB secara ketat oleh Anies juga akibat meningkatnya jumlah kasus kematian akibat covid-19.
Penetapan PSBB secara ketat ini diberlakukan oleh Anies seperti pertama kali wabah covid-19 merebak di Indonesia seperti imbauan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, seperti dilansir Pikiran Rakyat Depok dalam artikel berjudul Waketum Gerindra Minta Anies Baswedan Segera Dicopot dari Jabatannya Usai Dinilai Langkahi Presiden, layak dinonaktifkan karena menginstruksikan penerapan PSBB ketat tanpa sepengetahuan pemerintah pusat.
“Anies sudah layak dinon aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” tutur Arief Poyuono dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Selain itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat.
Prabowo
“Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya.
Arief Poyuono juga mengimbau agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto segera menghadap presiden untuk menonaktifkan orang nomor satu DKI Jakarta itu.
Ia bahkan berharap agar Jakarta segera mempersiapkan kandidat pengganti sementara jabatan gubernur.
“Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur,” tuturnya.
Di sisi lain, Anies Baswedan membeberkan alasan terkait keputusan penerapan PSBB Total karena lonjakan kasus Covid-19 tidak mampu diimbangi oleh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
PSBB Total tersebut membuat seluruh aktivitas perkantoran di Jakarta dialihkan di rumah masing-masing para karyawan dan hanya akan ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi.
Anies Baswedan mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama saat akan memulihkan ekonomi di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” tutut Anies Baswedan. (sabar)