Diharapkan, “Sharing Budgeting” APBD untuk Ketepatan Distribusi Raskin

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Rapat terbatas yang membahas masalah beras untuk keluarga miskin (raskin) mengambil sejumlah langkah agar pembagian raskin bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan kualitas.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pembagian raskin akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya. Maka, diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan ketepatan waktu distribusi.

“Karena ongkos angkutnya, maka diharapkan ada sharing budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat itu bisa terjaga,” kata Khofifah kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2015) sore.

Laman Setkab menyebutkan, mengenai keterlibatan APBD, Mensos mengatakan, kalau tidak ada keterlibatan APBD, maka biaya transpor harus ditanggung oleh penerima. Maka harga tebus yang tadinya Rp1.600 jadi bertambah.

“Kalau itu di daerah kepulauan, kayak di Kepulauan Meranti, berasnya ada di Bengkalis, maka mereka cenderung mengambil beras tiga bulan sekali karena ngambil sebulan sekali dengan tiga bulan sekali ongkosnya sama. Maka nanti sampainya ke masyarakat menjadi tiga bulan sekali. Solusi mereka adalah minta dibangun gudang Subdivre,” kata Mensos.

Menyangkut kualitas beras, menurut Mensos, pada dasarnya tidak ada spesifikasi pembelian Bulog untuk raskin. Artinya, itu beras medium, tetapi mekanisme first in first out itu yang harus dikoreksi oleh manajemen dari gudang Divre dan Subdivre Bulog.

Dikatakan, biasanya beras itu warnanya berubah kalau sudah lewat setahun. Oleh karena itu, kapan beras datang masuk ke gudang, itu pula seyogianya yang dikeluarkan. “Kalau manajemen first in first out itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya kemungkinan beras berjamur, beras beda warna, itu bisa direduksi,” kata Mensos.

Mensos menduga, ada kemungkinan beras yang kurang layak konsumsi yang beredar hampir sekitar 400.000 ton, sebagaimana disampaikan Kepala Bulog. “Ini yang sekarang harus disisir supaya beras yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat memang beras yang layak konsumsi,” katanya. (ril/ender)