Bubarkan Saja Setgab, tidak Ada Gunanya

Oleh: Fauzi Aziz

JELANG pengumuman kenaikan harga BBM suasananya makin tidak kondusif untuk memberikan pembelajaran bagi rakyat, meskipun rakyat sejatinya tidak pernah merasa mendapatkan pembelajaran yang baik dalam kehidupan politik di negeri ini. Rakyat hanya ingin melihat agar para elit politik yang notabene para nakhoda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertindak profesional dan bertanggungjawab.

Rencana kenaikan BBM adalah kebijakan bersama antara pemerintah dan DPR. Dalam proses pembahasannya tentu sudah mempertimbangkan banyak faktor, baik dari sudut pandang ekonomi, politik dan sosial. Keputusannya adalah harga BBM harus naik. Yang tidak bersetuju dengan rencana kenaikan pasti ada. Tapi seharusnya pemerintah tidak perlu lagi hiruk pikuk sendiri dan terkesan merasa tidak nyaman karena PKS sebagai bagian dari setgab tidak setuju.

Pemerintah hanya satu dan presidennya hanya pak SBY. Titik. Tidak ada presiden lain secara konstitusi selain pak SBY yang dipilih langsung oleh rakyat. Setgab bukan kabinet dan bukan pula kekuatan penyeimbang bahkan kadang-kadang hanya menjadi sumber masalah dalam proses pengambilan keputusan penting di republik ini.

Setgab bukan pula lembaga negara apalagi lembaga tinggi negara. Bubarkan saja Setgab, toh manfaatnya tidak ada dalam konteks mengelola sistem ketatanegaraan dan tata pemerintahan di negeri ini. Sistem presidensiil adalah yang konstitusional. Setgab tidak memiliki legalitas secara konstitusional alias tidak konstitusional dan bahkan dalam sistem peraturan perundangan manapaun.

Ketika proses pengambilan kebijakan penting seperti menaikkan harga BBM, ngapain buang-buang waktu mendengar pendapat Setgab segala, bikin repot saja. Proses kajian politik, sosial dan ekonominya atas rencana kenaikan harga BBM kan secara konstitusi dan peraturan perundangan sudah ada mekanismenya, yaitu dibahas di DPR , dikonsultasikan dengan DPD bahkan dengan wakil pemerintah pusat di daerah yaitu para gubernur.

Pak SBY tolong gunakan mandat yang telah rakyat berikan kepada bapak sebagai presidennya rakyat Indonesia bukan presidennya parpol. Kompensasi terhadap rakyat miskin juga sudah ditetapkan mekanisme dan tata caranya dan sudah final disetujui oleh DPR. Secara konstitusi presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri sebagai pembantunya.

Secara profesional lakukan saja penggantian bila dinilai tidak proper dan tidak loyal kepada pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh presiden. Persoalan rumah tangga PKS yang sedang gelisah resah dan galau berat jangan menjadi beban pemerintah. Tak perlu di ruang publik diramaikan diskusi tentang soal Setgab terkait dengan soal kenaikan harga BBM.

Retorika politik di tingkat kabinet dikaitkan dengan rencana menaikkan harga BBM sudah final dimana pemerintah sudah memutuskannya. Jelas tidak ada manfaatnya lagi mengurusi Setgab. Waktu kerja presiden dan kabinetnya sudah tinggal setahun lagi. Fokus saja kepada hal-hal yang sudah direncanakan untuk segera diputuskan terutama dalam kaitan dengan akan berlakunya MEA pada akhir desember 2015 dan hal-hal lain yang penting.

Rakyat Indonesia yang tergolong dalam kelompok golongan kelas menengah sudah siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran penerima progam BLSM juga sudah menunggu realisasinya. Sekarang waktunya untuk melaksanakan kenaikan harga BBM jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang menyebabkan rakyat hanya bisa tersenyum simpul melihat kegaduhan dan kegenitan elit di negeri.

Rakyat sudah risih dan geli melihat dagelan atau tonil politik yang tidak lucu di panggung politik. Kita tunggu harga BBM naik dan kita akan terima penuh syukur karena demi kebaikan bersama. ***