Belanja Pegawai Bengkak Bikin Defisit APBD

Laporan: Redaksi

Surahman

CIAMIS, (Tubas) – Bengkaknya jumlah belanja pegawai membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis tahun ini mengalami defisit sekitar Rp 69 miliar, melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis yang hanya Rp 63 miliar.

Imbas defisit tersebut menyebabkan anggaran bantuan sosial (Bansos) dan hibah terancam dicoret dalam APBD perubahan 2011. Pasalnya dengan kondisi APBD yang defisit tidak akan mampu mengalokasikan anggaran hibah, baik atas masyarakat, asupan DPRD maupun inisiatif pemerintah.

Mayoritas anggaran APBD perubahan dari pusat maupun provinsi sudah diarahkan untuk kegiatan. Sisanya akan dialokasikan untuk perubahan anggaran pasien tidak masuk (Jamkesda), e-KTP dan kenaikan tunjangan perangkat desa.

Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni didampingi Wakil Ketua DPRD Ciamis, Didi Sukardi di sela-sela rapat pembahasan APBD perubahan di ruang sidang DPRD Ciamis menambahkan angsuran utang Asuransi Kesehatan (Askes) yang total sudah mencapai Rp 36 miliar tidak bisa dilaksanakan karena ada perbedaan pos anggaran. “Kita sepakat dengan beberapa daerah agar dana Askes tidak dibebankan pada APBD,” katanya

Bupati Ciamis Engkon Komara menyatakan beban tunggakkan Askes menjadi beban berat jika Dana Alokasi Umum (DAU) hanya Rp 953 miliar. Pasalnya untuk belanja langsung saja sebesar Rp 863 miliar. Sementara belanja pembangunan hanya Rp 90 miliar. APBD Ciamis tahun 2012 diperkirakan naik menjadi Rp 1,3 triliun. “Apalagi jika harus membayar tunggakan Askes karena anggaran pembangunan yang sangat minim, maka pengalokasiannya benar-benar selektif,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR bidang keuangan Surahman, defisit APBD tidak hanya terjadi di Kabupaten Ciamis tapi hampir di seluruh kabupaten/kota. Setiap daerah berharap agar pemerintah pusat menaikkan DAU untuk daerah, namun saat ini pemerintah pusat juga tengah kesulitan.

Alasanya, kata Surahman dari total APBN di 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun, naik 8,6% dari APBN-P 2011 sebear RP 1.320,8 triliun hanya 470 triliun yang ditransfer ke daerah sementara Rp 964,997 untuk belanja pemerintah pusat.

“Bengkaknya belanja. pegawai tidak hanya di pemrintah daerah tapi juga di pemerintah pusat,” ujar Surahman saat menggelar reses di Dusun Ciawitali Desa Gereba Kecamatan Kawali, belum lama ini. (mamay)