Anggaran Pendidikan Dipotong, Nabiyla; Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia akan Rusak
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diumumkan pemerintah Indonesia berdampak langsung pada sektor pendidikan tinggi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp14,3 triliun, menurunkan total anggaran dari Rp56,6 triliun menjadi Rp42,3 triliun untuk tahun 2025.
Pemangkasan ini mendapat protes keras dari akademisi, khususnya dosen, yang merasa kebijakan ini akan mengganggu keberlanjutan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Menteri Kemendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan meskipun ada pengurangan anggaran, pihaknya tetap mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk tunjangan dosen non-PNS. Namun, anggaran tersebut terpaksa dipotong Rp676 miliar akibat kebijakan efisiensi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izatti, mengungkapkan kekhawatirannya, terutama bagi penerima beasiswa BPI (Beasiswa Pendidikan Indonesia) yang sebagian besar adalah dosen.
“Penerima beasiswa BPI yang mengajar di luar negeri bisa terlantar karena anggaran beasiswa dipotong,” ungkap Nabiyla. dalam unggahan X nya yang dikutip 14 Februari 2025
Tak hanya itu, Nabiyla juga menyoroti dampak lain dari kebijakan efisiensi, yakni kemungkinan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pengurangan jumlah beasiswa KIP yang akan membebani mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Beginilah kalau serampangan efisiensi tanpa dihitung dengan cermat dan abai pada program-program yang harusnya jadi prioritas,” lanjutnya dengan tegas.
Protes juga datang dari Wisnu Prasetya Utomo, dosen Departemen Ilmu Komunikasi UGM, yang menilai kebijakan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pendidikan.
“Yang kuliah di luar negeri terancam terlantar, yang kuliah di dalam negeri terancam dinaikkan biayanya. Ini akan membebani rakyat,” ujar Wisnu.
Para akademisi khawatir pemangkasan anggaran ini akan memperburuk keadaan, dengan terbatasnya dana untuk tunjangan dosen, beasiswa dan berbagai program pendidikan lainnya.
Mereka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan lebih hati-hati dalam merencanakan efisiensi anggaran, agar kualitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga.(sabar)