Tinggi Jumlah Masyarakat Miskin di Tasikmalaya

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

TASIKMALAYA, (Tubas) – Koordinator Tasikmalaya Corruption Watch (TCW), Dadih Abdul Hadi mengatakan, masih tinggi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya membuktikan selama ini Pemkab Tasikmalaya kurang berpihak kepada masyarakat kurang mampu (miskin).

Dari jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 1,7 juta jiwa, sekitar 376.000 jiwa merupakan warga miskin yang tinggal di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. “Pemkab harus peka dan peduli pada program pengentasan kemiskinan, jangan hanya janji politik pada saat bupati atau wali kota kampanye Pemilukada untuk menjadi kepala daerah saja,” pinta Dadih, pekan lalu.

Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya harus menghapus kebijakan yang memiskinkan masyarakat. Contoh yang paling nyata adalah rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang menyedot banyak anggaran dan menyedot belanja pegawai. “Karena dengan adanya rekrutmen CPNS anggaran untuk penanggulangan kemiskinan jadi berkurang,” katanya.

Dadih meminta pelaksanaan CPNS dimoratorium hingga tiga tahun ke depan. Saat ini kondisi pegawai di lingkungan Pemkab Tasikmalaya masih sangat banyak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tinggal mengoptimalkan pegawai yang ada agar lebih profesional lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal lain, tambah Dadih bisa dilihat dari kebijakan perijinan. Menurut dia kebijakan perijinan harus dikaji ulang. Jangan sampai mengutamakan keuntungan sesaat, tetapi dalam jangka panjang memiskinkan masyarakat. Contohnya, penambangan pasir besi, yang hanya sesaat mendapatkan manfaat, tetapi jangka panjangnya memiskinkan masyarakat.

Apa yang diwacanakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, bisa benar-benar terwujudkan, bukan hanya retorika politik belaka. “Sekda sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memiliki kewenangan untuk memelopori penyusunan anggaran yang berpihak pada warga miskin,” kata Dadih. (dadang)