SAJA dan DAHSYAT Tolak Teken Hasil Pemilukada Bekasi

Laporan : Redaksi

BEKASI, (TubasMedia.Com) – Rusuh, menjadi bagian dari pesta demokrasi rakyat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang baru lalu. Disayangkan, aroma money politics menyeruak di Kabupaten Bekasi. Pencoblosan sudah dilakukan 11 Maret lalu, penghitungan suara pun sudah hampir mencapai finish. Dari penghitungan suara tiga pasang calon Bupati/Wakil Bupati, yaitu dr. Neneng – Rohim (Nero), Sa’duddin – Jamal (Saja) dan Darip – Jejen Sayuti (Dahsyat), untuk sementara pasangan urut pertama “Nero” unggul di 23 kecamatan.

Dari hasil perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi tercatat “Nero” memperoleh 442.857 (41,66%), “Saja” memperoleh 331.638 (30,75%) dan “Dahsyat” mendapat 304.108 (28,19%). Sesuai dengan peraturan, maka jika hasil akhir sudah didapatkan, maka dari masing-masimg pasangan calon dapat menerima hasil penghitungan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Nyatanya tim “Saja” dan “Dahsyat” tidak bersedia manandatangani berita acara penghitungan kertas suara yang telah masuk.

Salah seorang tim sukses pasangan “Dahsyat” Sanin Awaluddin mendapat data adanya politik uang, yakni warga memperoleh Rp 50.000 per kepala untuk memilih salah satu pasangan calon bupati (cabup). “Juga telah terjadi penggelembungan suara di Tarumajaya Tambun,” ungkapnya. Sehingga, dari bukti-bukti tersebut, ia ingin agar Pemilukada di Kabupaten Bekasi diulang.

“Dengan Pemilukada yang diulang, maka diharapkan ajang demokrasi ini bersih dari money politic,” ungkap Dulik, panggilan akrab dari Sanin Awaluddin. Menurutnya, saksi yang memergoki maraknya politik uang untuk meng-goal-kan jagoannya, perlu ketegasan dari KPUD. “Kita tinggal menunggu berita dari KPUD, serta penjelasan tentang adanya money politics,” ujarnya.

Sebenarnya, kemungkinan terjadinya politik uang yang dilakukan salah satu cabup sudah terdeteksi sebelumnya. Kasus yang menyeruak, adalah pembagian uang yang dilakukan oleh istri Sa’duddin kepada masyarakat pemilih. “Akibat dari ketidaktegasan aparat yang bertugas, hal ini bisa memunculkan gejolak horizontal yang ujung-ujungnya adalah konflik yang berkepanjangan,” ungkap tim pendukung “Dahsyat” kepada tubasmedia.com di depan kantor KPUD Kabupaten Bekasi. (rudi kosasih)